Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengubah subsidi energi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini diungkapkan Dewan Penasehat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah yang menyatakan pemerintahan ke depan telah memiliki rencana untuk menyalurkan subsidi berbasis BLT, yakni langsung kepada orang yang membutuhkan.
Kebijakan tersebut dinilai akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 150 triliun hingga Rp 200 triliun lantaran selama ini subsidi energi dinilai tidak tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh manfaat kelas bawah.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target pemerintahan saat ini dan pemerintahan berikutnya akan tetap sama dengan tujuan menyalurkan subsidi energi dengan tepat sasaran.
"Targetnya sama. Targetnya adalah idealnya subsidi kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Kementerian ESDM, Jumat (27/9).
Baca Juga: Soal Rencana Prabowo Ubah Skema Subsidi BBM Jadi BLT, Ini Tanggapan Kementerian ESDM
Agus menambahkan, saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan tim transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang terang, tujuan pemerintah saat ini adalah sama agar subsidi energi bisa disalurkan dengan tepat.
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan Kementerian ESDM dan Komisi VII sedang memformulasikan skema di mana subsidi pemerintah yang saat ini diberikan ke produk/barangnya akan diubah langsung diberikan ke penerima.
"Misalkan begini, setiap bulan ada pengguna LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi itu menggunakan tiga tabung subsidinya kurang lebih Rp 99 ribu atau sekitar Rp 100 ribu. Jadi tidak akan diberikan kepada tabungnya tapi ke penerimanya,” kata Eddy saat dihubungi, Minggu (29/9).
Eddy melanjutkan, ke depan akan disempurnakan data penerima atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kemudian setiap bulan para penerima akan mendapatkan Rp 100 ribu yang akan ditransfer langsung ke rekeningnya.
Untuk BBM, kata Eddy, subsidi akan diberikan kepada mereka yang punya QR code atau bisa juga diberlakukan sistem BLT.
“Tetapi menurut kami, BBM bersubsidi ini agak fluktuatif ketimbang LPG 3 kg yang sudah bisa diperkirakan, maka usulan kami di Komisi VII dan Kementerian ESDM untuk memberikan subsidi dalam bentuk BLT kepada pengguna LPG 3kg terlebih dahulu,” pungkasnya.
VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina sebagai BUMN mengikuti akan kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai akan lebih tepat jika mekanismenya ke subsidi langsung.
“Kalau subsidi langsung itu artinya memang diberikan tetapi mekanismenya tidak melalui subsidi harga. Kalau BLT masih mix dan umumnya berlaku umum. Kalau subsidi energi langsung supaya lebih clear dalam mekansime APBN-nya diberikan langsung kepada masyarakat,” jelasnya kepada Kontan, Minggu (29/9).
Menurut Komaidi, memang secara teknis mirip, tapi kalau BLT biasanya parsial atau hanya siklus. Kalau subsidi langsung bisa untuk banyak subsidi, misalnya ada subsidi pupuk, energi, dan lain-lain. “Bisa diposkan ke dalam satu mata anggaran subsidi yang akan diberikan ke penerima,” tandasnya.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, subsidi energi diubah ke skema BLT secara konsep bisa lebih bagus dan tepat sasaran. Tetapi, harus diperkuat dengan data yang akurat sehingga harus ada review/pengkayaan DTKS milik Kementerian Sosial (Kemensos).
“Tapi model BLT ini ada risiko uang BLT-nya "disalahgunakan", misalnya untuk membeli rokok. Kalau ini yang terjadi, maka cukup fatal akibatnya karena bisa menggerus daya beli,” tuturnya kepada Kontan, Minggu (29/9).
Menurut Tulus, penerapan subsidi energi berupa BLT, syaratnya mininal dua yaitu, pengkayaan data penerima BLT harus benar-benar akurat dan harus ada kepastian uangnya tidak dipakai untuk beli rokok, mengingat, prevalensi merokok di rumah tangga miskin di Indonesia masih sangat tinggi.
Catatan Kontan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi energi telah mencapai Rp 102,8 triliun hingga akhir Agustus 2024.
Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyampaikan, penggunaan subsidi energi diantaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 10.284,4 ribu kiloliter atau naik 0,6% dari periode sama tahun lalu.
Kemudian, LPG 3kg realisasinya mencapai 4.744,7 juta Kg dan tumbuh 1,6% dari periode sama tahun lalu.
"Ini juga tumbuh dibangkan tahun lalu, berarti ekonomi masyarakat yang menggunakan LPG tabung 3Kg juga meningkat," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN di Jakarta, Senin (23/9).
Baca Juga: Menteri ESDM Tuding Ada Upaya Intersep Proyek Hilirisasi Batubara Pengganti LPG
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
