Reporter: Juwita Aldiani | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah kembali mempertahankan industri minuman beralkohol sebagai bidang usaha yang tertutup untuk investasi baru atau Daftar Negatif Investasi (DNI). Tak hanya untuk investasi asing, tetapi juga dinyatakan tertutup untuk investasi baru dari pengusaha domestik.
Keputusan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 44 Tahun 2016 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dinilai tidak terpengaruh signifikan terhadap industri.
Pasalnya, Industri minuman alkohol yang tercantum di aturan DNI tersebut sudah cukup lama. Bisa dibilang, aturan baru untuk investasi minuman beralkohol ini sama dengan beleid sebelumnya, yang tertuang dalam Perpres No 39 Tahun 2014.
"Industri eksisting sudah ada yang berpatungan dengan asing," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI), Agus Silaban kepada KONTAN pada Rabu (25/5).
Lebih detail, beleid anyar yang diundangkan pada 18 Mei lalu tersebut menutup semua bentuk investasi terkait industri minuman keras yang mengandung alkohol. Seperti industri mengandung alkohol seperti anggur dan industri minuman malt.
Agus yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) Kamar Dagang dan Industri Indonesia setuju dengan adanya aturan baru ini karena tidak ada lagi investasi baru di minuman alkohol. "Karena menurut saya industri yang ada sudah cukup," tambahnya.
Sementara, Anggota Komite Eksekutif Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) Bambang Britono memahami dan menghormati kebijakan pemerintah terkait perpres tersebut.
Lebih lanjut, Bambang bilang dampak kebijakan pemerintah terhadap setiap industri tentunya tidak sama. "Namun aturan tersebut tidak mempengaruhi kinerja kami," kata Bambang kepada KONTAN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
