Reporter: Filemon Agung | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap menjamin pasokan batubara untuk pelanggan dengan mengoptimalkan penerimaan pasokan batubara.
"Pemerintah telah menegaskan bahwa kebutuhan batubara untuk seluruh pembangkit listrik PLN merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang IUP dan IUPK," ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Agung Murdifi dalam siaran pers, Minggu (2/1).
Agung menambahkan, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memastikan kebutuhan energi primer PLN khususnya batubara dapat terpenuhi. Berkat dukungan ini, potensi padamnya listrik 10 juta pelanggan PLN dapat dihindari.
Baca Juga: Soal Larangan Ekspor Batubara, Kepentingan Nasional Dinilai Harus Jadi Prioritas
Menurut dia, PLN sebagai instrumen negara siap memastikan tersedianya listrik untuk rakyat Indonesia dalam kondisi yang andal, tarif terjangkau, dan mudah untuk diakses.
"PLN akan mengamankan kebijakan ini dengan bekerja keras pada sisi operasional dan merealisasikannya dengan upaya tercapainya standar cadangan pasokan batubara konsolidasi minimal 20 HOP (Hari Operasi)," sambung Agung.
Agung melanjutkan, pembangkit listrik PLN saat ini telah siap menerima pasokan batubara dan pada momen pergantian tahun ini sebanyak 48.179 petugas dari sektor pembangkitan sampai dengan pelayanan pelanggan telah disiagakan.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Melarang Ekspor Batubara, Begini Catatan Pengamat
PLN akan bekerja secara efektif dan efisien dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki dan menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM serta para pemangku kepentingan lainnya yang terkait rantai pasok batubara.
"Sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah di sektor kelistrikan, PLN akan menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dapat dilaksanakan dengan tempo sesingkat dan seefektif mungkin," pungkas Agung.
Baca Juga: Uni Eropa Rancang Aturan Pemberian Label Energi yang Ramah Lingkungan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
