Reporter: Dede Suprayitno | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Para pebisnis daring berharap bisa ikut menjajakan dagangan mereka di daftar bisnis katalog elektronik (e-catalog) yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Maklum, tender pengadaan barang pemerintah yang memanfaatkan e-katalog di LKPP ini bisa mencapai 40% dari total belanja.
Salah satu barang yang marak di e-catalog belanja peralatan perkantoran. Lembaga pemerintah ini sengaja menggandeng pebisnis online untuk bergabung di tender proyek LKPP supaya pelaksanaan tender belanja bisa transparan dan tercatat dengan baik.
Salah satu pemain situs online, yang tengah mendaftarkan diri supaya bisa ikut terlibat dalam transaksi belanja di LKPP adalah Bizzy.co.id. "Kami sedang menunggu keputusan final," ujar Hermawan Sutanto, Chief Commercial Officer Bizzy kepada KONTAN pekan lalu (27/1).
Bila izin tersebut sudah mendapat lampu hijau, Bizzy bakal fokus ke pengadaan barang yang berbeda dengan pebisnis lainnya. Namun, Hermawan tidak memerinci apa saja jenis barang yang akan dimasukkan dalam e-catalog.
Yang jelas, ia menyebut produk itu berupa piranti fitur keamanan. Ia berharap, keikutsertaan Bizzy di e-catalog LKPP ini membuat segmen bisnis ini bisa berkontribusi minimal 50% dari total pendapatan perusahaan ini.
Pebisnis lain yang lebih dulu mendapat lisensi di e-catalog LKPP yakni PT Astragraphia Xprins Indonesia. Perusahaan ini fokus menjual produk peralatan kantor yang dibutuhkan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Anak usaha ini Astra Graphia ini akan akan menyajikannya di platform AXIQoe.com.
Sahat Sihombing, Direktur Utama PT Astragraphia Xprins Indonesia berharap ada pertumbuhan bisnis yang positif dengan ikut serta di LKPP. "Target penjualan kami tahun ini tumbuh dobel," katanya.
Pebisnis lain, Bhinneka.com akan menawarkan produk teknologi informasi dan peralatan kantor di e-catalog LKPP. Menurut Hendrik Tio, Chief Executive Officer Bhinneka.com, untuk menarik pembeli pihaknya bakal menyediakan opsi penukaran barang di kantor perwakilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
