kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.528.000   8.000   0,53%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

Pemahaman pemerintah tentang rumput laut minim


Selasa, 29 September 2015 / 16:00 WIB
Pemahaman pemerintah tentang rumput laut minim


Sumber: Antara | Editor: Havid Vebri

JAKARTA. Pengusaha rumput laut yang tergabung dalam Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai program hilirisasi industri rumput laut sulit direalisasikan selama tidak ada kesamaan pemahaman semua pihak, terutama pemerintah tentang wawasan rumput laut dari hulu hingga hilir.

"Sebagai pelaku kami bingung karena aparat pemerintah sering bergonta-ganti personel, sehingga pengetahuannya cenderung harus diperbarui lagi. Tak jarang kebijakan dari pihak yang berwenang juga menjadi kurang tepat," kata Ketua ARLI Safari Azis dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (29/9).

Menurut dia, untuk memajukan komoditas rumput laut nasional terlebih untuk merealisasikan program hilirisasi, membutuhkan visi, misi, serta pengetahuan yang sama tentang rumput laut agar konsep hilirisasi menjadi matang.

"Mereka kadang tidak begitu paham bagaimana proses produksi hingga pengolahan rumput laut itu, terlebih tidak semua jenis rumput laut bisa dihilirisasi," ungkap Safari.

Dia mencontohkan, sering ada pernyataan yang keliru bahwa rumput laut dapat dijadikan 500 produk, padahal pengertian sesungguhnya yakni rumput laut dapat digunakan sebagai bahan pencampur pada 500 produk.

Itu pun, kata Safari, harus diperjelas jenis rumput lautnya seperti apa, misalnya rumput laut jenis Eucheuma dapat diolah menjadi Carrageenan atau rumput laut jenis Gracilaria dapat diolah menjadi agar-agar.

"Carrageenan dan agar-agar umumnya merupakan bahan (ungredient) pencampur atau penolong dari suatu produk," tutur Safari.

Minimnya pemahaman aparat pemerintah, kata dia, terkadang menimbulkan informasi-informasi yang tidak kondusif dan akhirnya melahirkan kebijakan yang tidak jelas.

Padahal, untuk mencapai hilirisasi membutuhkan roadmap yang cukup jelas dan matang agar bisa menjadi acuan semua pemangku kepentingan sehingga bisa dijalankan dengan konsisten.

"Isu penetapan bea keluar contohnya, sempat membuat resah. Belum lagi dengan kebijakan-kebijakan yang kurang tepat seringkali menimbulkan konflik dan pertentangan. Apalagi sekarang adanya keharusan hilirisasi, sementara kondisi di lapangan kan kadang berbeda dengan program itu dan pemahaman kita pun belum sama tentang hal ini," papar Safari.

Ia berharap agar kajian nilai tambah rumput laut dalam proses hilirisasi harus diperjelas dengan pengkajian yang matang agar pelaksanaannya baik serta efektif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×