Reporter: Gentur Putro Jati |
JAKARTA. Pemberlakuan wajib pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batubara yang sedianya mulai berlaku Januari 2009 diundur sampai pertengahan tahun depan.
Bambang Setiawan, Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) beralasan penundaan pemberlakuan DMO tersebut karena pemerintah akan menuangkan ketentuan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), tidak jadi menggunakan Peraturan Menteri ESDM.
"Sesuai UU Minerba yang baru, ketentuan pelaksanaan DMO akan menggunakan PP. Kita targetkan selesai dalam waktu enam bulan lagi bersamaan dengan 22 PP lain yang menjadi aturan pelaksanaan UU Minerba yang harus kita buat," kata Bambang.
Jadi sampai aturan tersebut disahkan, Bambang bilang pemerintah akan memberlakukan DMO berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 kontrak PKP2B masing-masing perusahaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
