Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - BALI. Rencana pemerintah mempesiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tak main-main. Salah satunya PLTU Cirebon-1.
Pemerintah Indonesia akan memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon-1, dengan skema Energy Transition Mechanisme (ETM) yang baru saja diluncurkan, Senin (14/11). Pemerintah menggandeng Bank Pembangunan Dunia (ADB) untuk menyetop PLTU 660 megawatt (MW) di Jawa Barat ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ini merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan Indonesia untuk mencapai target net zero emission pada 2060.
“Sebagai pilot project, pemerintah bersama dengan ADB akan memensiunkan PLTU Cirebon-1,” terang Sri Mulyani dalam Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform di Bali.
Baca Juga: Hari Listrik Nasional ke-77 Menyongsong G20, Ambil Bagian Dalam Transisi Energi
Sebagai awal untuk memulai langkah, ADB telah meneken nota kesepahaman dengan Cirebon Electric Power (CEP), PT PLN Persero, serta Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Presiden ADB Masatsugu Asakawa menyebutkan, PLTU Cirebon-1 dimiliki pemerintah Indonesia maupun sektor swasta dan internasional. Selain itu, PLTU Cirebon-1 memiliki struktur finansial yang sehat sehingga mudah untuk melakukan re-financing.
PLTU Cirebon-1 juga memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang memenuhi kriteria. Ini masuk ke dalam aspek ESG.
Asakawa berharap, skema ETM bisa membantu pemerintah untuk mencapai target transisi energi. Adapun pemerintah telah merajut asa untuk memensiunkan PLTU hingga 15 GW hingga tahun 2060 dan menggantikannya dengan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
Baca Juga: Pemerintah Siapkan US$ 500 Juta untuk Pensiunkan 2 GW PLTU dengan Skema ETM
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
