Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - BANDUNG. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana memperluas hilirisasi budidaya rumput laut ke Maluku Utara. Saat ini pemerintah tengah mengerjakan modelling budidaya rumput laut di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistiyo mengatakan, perluasan ke Maluku Utara direncanakan dilaksanakan tahun depan. Dengan demikian, upaya meningkatkan nilai tambah dengan hilirisasi rumput laut tak hanya tersentralisasi pada satu lokasi melainkan akan berkembang ke seluruh Indonesia.
"Kalau sudah di situ (Wakatobi), rencana di Maluku Utara, karena Indonesia punya kelebihan negara kepulauan, artinya banyak teluk, perairannya tenang. Tapi yang harus kita cek di teluk itu pasti sudah ada berkembang satu pemanfaatan, itu juga harus kita jaga, supaya itu jadi lahan rumput laut yang bersih dan berimbang dengan pemanfaatan lainnya," kata Budi ditemui usai 10th Annifhisery eFishery di Gedung Sabuga Bandung Jawa Barat, Rabu (11/10).
Baca Juga: Raup Dana Segar, E-Fishery Perbesar Jaring Cuan Ikan
Ia mengatakan, ada kemungkinan luasan proyek budidaya rumput laut di Maluku Utara akan lebih luas dari di Wakatobi. Hanya saja berapa luasan lahan budidaya di Maluku Utara Ia belum bisa menyampaikan detail.
Untuk proyek percontohan di Wakatobi Budi menjelaskan saat ini sudah masuk tahap penyemaian. Dimana selanjutnya akan masuk proses pembesaran. Percontohan tersebut kata Budi juga melibatkan masyarakat setempat.
"Sekarang sedang proses penyemaian, jadi memang dalam proses ini kita juga harus benar-benar bersama masyarakat setempat. Mereka dilibatkan aksi dari awal supaya nanti kalau ada transformasi teknologi mereka sudah siap sehingga mereka bisa mandiri," jelasnya.
Diketahui, percontohan budidaya rumput laut di Wakatobi saat ini seluas 400 hektare. Proyek tersebut memungkinkan adanya industri hulu hingga hilir dalam budidaya rumput laut. Dengan upaya hilirisasi ini pemerintah berharap rumput laut tak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Budi mengatakan, pada proyek percontohan tersebut semua proses budidaya dilakukan dengan standar. Misalnya standarisasi panen dilakukan 45 hari hingga pembersihan hasil panen. Hal tersebut agar rumput laut yang dihasilkan memiliki nilai jual yang tinggi.
"Ini agar harganya tidak jatuh, kemudian juga bagaimana bahan baku itu disiapkan di dalam proses pengiriman, ada terkontrol kualitasnya, sehingga nanti para produsen penerima, institusi penerima itu mendapatkan bahan baku yang lebih baik," jelasnya.
Tak hanya budidaya, masyarakat setempat juga diberdayakan dengan membentuk kelembagaan, misalnya dalam bentuk koperasi. Dengan ekosistem hulu-hilir terbentuk, saat produksi berjalan dari budidaya hingga pemasaran akan dilakukan masyarakat setempat. Selain kelembagaan di masyarakat, KKP juga tengah mengoptimalkan jaringan logistik untuk hasil dari budidaya rumput laut di sana.
Baca Juga: Kemenperin Tempa SDM Terampil Dukung Hilirisasi Kakao dan Rumput Laut
"Begitu sudah berproduksi itu yang menangani mereka, mereka ada yang dari koperasi dan nanti yang berhubungan dengan institusi (buyer). Sehingga ini ada satu ekosistem masyarakat yang tumbuh di sana," ujar Budi.
Mengenai investor, Budi menyebut sudah ada investor dari China yang menyatakan tertarik. Investor dalam negeri pun kata Budi juga sudah banyak yang menyatakan ketertarikan.
"Tertarik salah satunya China. Yang dari dalam juga ada. Dari dalam saya tidak bisa sebut kalau nama. Tapi Ada yang dari Surabaya, Makassar, Kendari ada," ungkapnya.
Berdasarkan data BPS, Indonesia mengekspor rumput laut dan ganggang lainnya mencapai 232.081,2 ton dengan nilai US$ 398,22 juta pada tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2021, ekspor rumput laut dan ganggang lainnya mencapai 206.185,1 ton dengan nilai US$ 222,61 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
