Sumber: Kompas.com | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Pengusaha meminta agar dilakukan kajian komprehensif atas rencana pemerintah bergabung dengan kemitraan Trans-Pasifik atau Trans Pasific Partnership (TPP).
"Ini (rencana bergabung dengan TPP) tiba-tiba, tapi saya pikir positif. Saya anggap pernyataan Pak Jokowi itu early warning supaya (ekonomi) kita bangun. Tetapi harus diikuti studi," ujar Ketua Dewan Pimpinan Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit dalam acara diskusi CSIS, Jakarta, Rabu (11/11).
Menurut dia, pernyataan pemerintah yang menyebut TPP akan berdampak positif kepada Indonesia mesti diimbangi dengan kajian yang tepat.
Dengan begitu, tutur Anton, publik dan pemerintah sendiri bisa menimbang apa dampak positif dan negatif bila Indonesia benar-benar bergabung ke TPP nanti.
"Sekarang ini kita berwacana sampai yang amatir pun ikut bicara. Saya kira Presiden Jokowi pusing. Orang-orang ngomong tanpa ada dasar (kajian)," kata Anton.
Dorongan adanya kajian menyeluruh terkait TPP didukung oleh Presiden Direktur PT Mustika Ratu Putri K. Wardani. Menurutnya, rencana pemerintah bergabung dengan TPP memang harus ditinjau ulang.
Dia menjelaskan, secara spesifik TPP memang akan menguntungkan beberapa sektor industri misalnya tekstil. Tapi, dunia usaha Indonesia tak hanya sektor tekstil saja.
Nasib Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai sektor usah yang paling besar menyerap tenaga kerja pun mesti dipikirkan oleh pemerintah.
"UKM harus menjadi landasan kita menyusun persiapan kita untuk ikut atau tidak ikut dalam TPP," kata Putri.
Bahkan tutur dia, rumusan TPP yang kurang terbuka juga dipertanyakan oleh kongres AS yang notabene negara pelopor TPP.
Dia pun meminta pemerintah untuk membaca dan memperlajari 30 BAB yang ada dalam dokumen TPP sebelum memutuskan akan bergabung atau tidak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
