Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Pemerintah sedang siapkan alternatif bahan bakar untuk mengantisipasi kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Bahan bakar yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah CNG (transportasi umum seperti yang digunakan oleh transjakarta) dan LGV (transportasi pribadi).
"Harga CNG lebih murah dibandingkan dengan BBM. Dengan menggunakan CNG ini bakal bisa menghemat subsidi BBM," ujar Dirjen Migas, Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo, Senin (21/3).
Namun, untuk pemberlakuan CNG ini, kata Evita tidak mudah. Pasalnya diperlukan converter kit dan perlu infrastruktur khusus SPBG. "Kita juga mengalami keterbatasan jaringan pipa distribusi gas bumi," terang Evita.
Supaya banyak masyarakat yang menggunakan bahan bakar ini, pemerintah sedang menyiapkan untuk keringanan pajak bagi kendaraan bermotor bahan bakar gas, CNG dan SPBG. Selain itu juga, pemerintah juga menyediakan insentif fiskal untuk pengadaan converter kit dan pengembangan SPBG.
Maklum saja, untuk converter kit pengguna kendaraan bermotor harus menyiapkan investasi sebesar RP 10 juta. "Kami juga sedang mengusahakan untuk dukungan perbankan dalam investasi pemanfaatan CNG untuk transportasi," lanjut Evita.
Sama seperti CNG, LGV juga mengalami masalah. Pertama, produksi elpiji dalam negeri masih kurang sehingga membutuhkan impor. Kedua, harga LGV juga sensitif dengan harga minyak mentah dunia. "Selain itu juga, keberadaan LGV masih terbatas di Jakarta," papar Evita.
Saat ini, Pertamina baru mengoperasikan 8 stasiun pengisian bahan bakar LGV dengan merek dagang Vi-Gas. Untuk tahun ini, Pertamina bakal menambah 18 stasiun pengisian bahan bakar LGV.
Pemerintah juga saat ini sedang menyiapkan insentif untuk LGV berupa keringanan pajak untuk kendaraan bahan bakar LGV dan stasiun pengisian LGV. "Kita juga sedang dalam proses untuk insentif fiskal untuk pengadaan converter kit dan pengisian LGV,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
