Ketidakpastian RKAB dan DMO Membayangi Bisnis Tambang Batubara pada 2027

Reporter: Alya Fathinah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketidakpastian penetapan kuota produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta mekanisme pemenuhan domestic market obligation (DMO) berpotensi membayangi bisnis perusahaan tambang batubara pada 2027.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, persoalan utama industri batubara Indonesia bukan semata-mata mencukupi produksi nasional, melainkan kepastian alokasi kuota di tingkat perusahaan.

Perubahan target produksi dalam waktu relatif singkat membuat penambang kesulitan menyusun rencana produksi dan menjamin volume pasokan kepada pembeli.

Baca Juga: Fatwa MUI Terbit, Industri Vape Khawatir Permintaan dan Usaha Legal Terdampak

Yusuf memberikan gambaran bahwa kuota produksi batubara sempat dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton, lebih rendah dibandingkan realisasi produksi 2025 yang mencapai sekitar 790 juta ton. Namun, target tersebut kemudian dinaikkan kembali menjadi sekitar 700 juta ton.

Bahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batubara nasional mencapai 790 juta ton pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 254 juta ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, sedangkan sekitar 514 juta ton diekspor.

Menurut Yusuf, dengan asumsi produksi 2027 mencapai 700 juta ton dan konsumsi domestik meningkat menjadi sekitar 260 juta-270 juta ton, Indonesia masih memiliki potensi pasokan sekitar 430 juta-440 juta ton untuk ekspor.

Meski secara agregat pasokan dinilai masih mencukupi, persoalan muncul pada distribusi kuota masing-masing perusahaan.

Ketidakpastian tersebut membuat penambang kesulitan mengunci kontrak penjualan jangka panjang karena belum mengetahui volume produksi yang benar-benar dapat direalisasikan.

Kondisi ini juga berkaitan dengan persoalan pemenuhan DMO. Yusuf menyoroti batas harga batubara untuk kebutuhan domestik tertentu sebesar US$ 70 per ton yang berada di bawah harga pasar. Perbedaan harga tersebut menciptakan insentif bagi penambang untuk lebih memprioritaskan penjualan ekspor.

"Ketimpangan ini ikut menjelaskan mengapa kekurangan pasokan untuk PLN dapat terjadi ketika produksi nasional sebenarnya tinggi. Persoalan DMO perlu diselesaikan bersamaan dengan penetapan kuota agar kebutuhan domestik terpenuhi tanpa mengganggu kepastian kontrak ekspor," ujar Yusuf kepada Kontan, Rabu (11/11).

Di sisi lain, ketidakpastian kuota produksi membuat perusahaan tambang berpotensi mengurangi komitmen kontrak jangka panjang dan lebih bergantung pada penjualan spot. Konsekuensinya, pendapatan perusahaan menjadi lebih fluktuatif dan rentan terhadap perubahan harga batubara, terutama  ketika harga batu bara Newcastle telah turun ke sekitar US$138 per ton.

Yusuf juga menilai ketidakpastian produksi dapat mengganggu perencanaan penggunaan kontraktor tambang, alat berat, hingga pengapalan.

Jika volume produksi berubah atau persetujuan kuota terlambat, perusahaan berpotensi menghadapi peningkatan biaya operasional.

"Dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan tambang, tetapi kemudian menjalar ke penerimaan royalti dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta pasokan devisa dari ekspor batubara yang turut menopang rupiah," kata Yusuf.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Yusuf mendorong pemerintah memastikan persetujuan RKAB 2027 dapat diterbitkan sebelum akhir 2026.

Pemerintah juga dinilai perlu memberikan kuota indikatif untuk beberapa tahun agar perusahaan memiliki kepastian dalam menyusun rencana produksi dan investasi.

Selain itu, pemerintah perlu membenahi skema DMO agar pemenuhan kebutuhan domestik tetap terjaga tanpa mengganggu kepastian kontrak ekspor.

"Kuota indikatif juga sebaiknya diberikan untuk beberapa tahun dan tidak diubah secara tajam di tengah tahun," ujar Yusuf.

Pemerintah juga perlu memperjelas mekanisme ekspor satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia yang direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Baca Juga: Furui Group Buka Bisnis di Indonesia, Sasar Pasar LNG dan Energi di Asia Tenggara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News