Reporter: Ranimay Syarah | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Badan usaha yang mengembangkan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) saat ini merasa tertekan dengan harga gas Rp 3.100 per liter. Harga tersebut merupakan harga yang sudah mendapat persetujuan pemerintah, namun sayangnya harga tersebut dinilai membuat perusahaan merugi.
Rida Ababil, Vice President Corporate Communication PT Perusahaan Gas Negara menyampaikan harga Rp 3.100 memang tidak ekonomis, sebab modal membeli gasnya saja kata dia itu sebesar Rp 2.500 belum lagi ditambah dengan tempat, mesin beserta teknologinya, tenaga SDM, dan juga pajak yang harus dikeluarkan sebesar 5%.
Maka jika mengikuti skema nilai keekonomian bisnis, harga idealnya di kisaran Rp 4500 - Rp 5000. "Maunya di harga Rp 4500, tapi harga itu sudah ditentujan pemerintah. Selama ini dari penjualan dengan harga 3100, kita dapat untung Rp 200 perak saja, belum lagi kendaraan yang datang sangat terbatas, " kata Rida kepada Kontan, Minggu (09/03).
Dengan alasan seperti itu, maka tidak heran jika investor swasta lain enggan mengembangkan ekspansinya di bisnis SPBG. Namun, Rida menambahkan saat ini harga murah tersebut seharusnya tidak menjadi persoalan bagi investor yang mau gabung. Persoalan utamanya adalah bagaimana menarik masyarakat untuk mau beralih ke gas.
Jika untung dari penjualan gas Rp 200 dan naik menjadi Rp 1000, tapi tidak ada yang isi ke gas itu sama saja. "Kalau harga gas naik dan kita dapat untung Rp1000 per liternya tapi tidak yang isi, ya sama saja, " kata dia.
Heri Yusup, Sekretaris Perusahaan PGN juga menyampaikan PGN masih membicarakan hal ini dengan pemerintah, PGN minta agar harganya diperbaiki. "Perbaikannya dengan 2 cara, harga jualnya dinaikkan menjadi Rp4500 atau harga beli di hulu diturunkan lagi oleh pemerintah sehingga jadi ekonomis, " kata Heri, Minggu (09/03).
Saat ini pemain di bidang SPBG memang masih sedikit, baru Pertamina, PGN, dan PT Jakarta Propertindo, perusahaan BUMD milik Pemda DKI Jakarta yang juga punya SPBG khusus untuk Bus Transjakarta. Rida bilang, SPBG milik PGN di Pondok Ungu, Bekasi masih jauh dari kata untung, namun ia berharap dengan adanya SPBG di Bekasi akan menarik masyarakat sekitar mau mengkonversikan kendaraan mereka karena PGN sudah menyediakan fasilitasnya.
Sementara itu, Robbi Sukardi, Asosiasi Pengusaha Compressed Natural Gas Indonesia (APCNGI) mengatakan selama ini pemerintah memberi subsidi hanya kepada perusahaan BUMN saja, harga gas dari hulu yang ditetapkan pemerintah adalah US$ 4,7 per mmmbtu atau setara Rp1600 LSP sedangkan jika swasta mau beli itu harganya lebih mahal yakni US$ 8- US$ 10 per mmbtu atau setara Rp 3800 LSP.
"Kalau beli di hulunya saja Rp 3.800, dan kami jual seperti yang ditetapkan pemerintah seharga Rp 3.100 itu tentu kita rugi. Selama ini, pemerintah juga hanya menugaskan Pertamina saja, makanya Pertamina bisa beli dengan harga itu, " kata Robbi, Minggu (09/03).
Sebelumnya, Hari Karyuliarto, Direktur Gas Pertamina juga menyampaikan, dirinya masih keberatan dengan harga Rp 3.100. Meskipun harga beli di hulu lebih murah, Hari menyangkal hal tersebut sebab pembelian di hulu menggunakan dolar sedangkan penerimaan ke Pertamina dalam bentuk rupiah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
