kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45845,50   -13,12   -1.53%
  • EMAS1.347.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pengembang Dorong Kementerian Khusus Perumahan Dibentuk, Ini Alasannya


Jumat, 24 Mei 2024 / 11:53 WIB
Pengembang Dorong Kementerian Khusus Perumahan Dibentuk, Ini Alasannya
ILUSTRASI. Pekerja menyambungkan listrik di kompleks rumah subsidi di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/2/2024).


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) menilai target pembangunan 3 juta unit rumah yang dijanjikan Presiden dan wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka  merupakan momentum penting bagi percepatan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Namun,  untuk mewujudkan itu dinilai perlu ada dorongan kuat secara politis lewat sebuah kelembagaan khusus. Dengan begitu terjadi lompatan besar, sehingga hambatan dan sumbatan penyediaan perumahan yang terjadi selama ini bisa segera teratasi.

“Mengingat semakin kompleksnya tantangan persoalan perumahan ke depan dan sejalan dengan visi misi pemerintah baru, perlu kementerian tersendiri yang mengurus perumahan rakyat ke depan agar program 3 juta rumah itu bisa fokus dituntaskan,” kata Ari Tri Priyono, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIMPERRA dalam keterangan resminya, Jumat (22/5).

Baca Juga: Ini Alasan Apindo Usulkan Kementerian untuk Urusi Properti dan Perkotaan

HIMPERRA juga berharap agar keberadaan Kementerian Perumahan  bisa melahirkan terobosan-terobosan dibidang pembiayaan perumahan. Dengan begitu, program rumah MBR tak selalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terbatas setiap tahun. 

Di bawah Kementerian perumahan,  lanjut Ari, pemerintah akan memiliki strategi, arah dan langkah yang jelas sehingga political will soal perumahan rakyat bisa tuntas sesuai janji politik yang sudah  dicanangkan. 

Ia bilang, HIMPERRA sebagai asosiasi pengusaha perumahan yang 90% anggotanya merupakan pengembang perumahan bersubsidi, siap melakukan kolaborasi dengan pemerintah.

Ari menuturkan bahwa pihaknya menyakini keberadaan Kementerian perumahan akan memberikan kewenangan melakukan sinkronisasi dan kolaborasi dibidang pembiayaan, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. 

Di samping itu, Ari juga mengingatkan pemerintah untuk secepatnya merealisasikan janji penambahan kuota dana subsidi perumahan yang diperkirakan bulan Juli atau selambat-lambatnya bulan Agustus mendatang akan habis. Penambahan kuota ini sangat urgent mengingat dana untuk rumah subsidi ini tak hanya berdampak positif ke pengembang, tapi juga ke ratusan industri terkait.

Baca Juga: REI Minta Pemerintahan Baru Kelak Bentuk Kementerian yang Fokus Tangani Perumahan

“Kuota 166 ribu unit rumah tahun ini diprediksi habis pada Juli atau selambat-lambatnya pada Agustus. Tahun lalu saja, kuota 220 ribu unit dan realisasinya mencapai 230 ribu unit. HIMPERRA berharap agar kuota subsidi tahun 2024 minimal sama dengan realisasi tahun lalu.  Kalau tidak ditambah, dampak negatifnya akan sangat besar, termasuk  ke para MBR” tegas CEO Riscon Group itu.

HIMPERRA berharap janji penambahan kuota bisa direalisasikan sesegera mungkin. Hal ini karena berkurangnya kuota subsidi rumah akan berdampak besar, tidak hanya bagi MBR dan pengembang, tetapi juga industri properti terkait secara keseluruhan. 

Ari menekankan bahwa keterbatasan kuota bisa berpotensi menghambat pertumbuhan sektor properti, mengakibatkan terhambatnya pengembangan properti dan meningkatkan risiko kebangkrutan bagi pengembang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×