Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Sofyan Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat sedang menyiapkan rancangan peraturan menteri guna menjaga kualitas rumah subsidi yang dibangun. Pemicu langkah tersebut adalah berdasarkan temuan kementerian ini yang mendapatkan fakta, sejumlah rumah subsidi yang kurang layak huni.
Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono baru-baru ini mengatakan, peraturan menteri tersebut diharapkan bisa rampung dan mulai diterapkan tahun ini. Walaupun spesifikasi teknis rumah layak huni sudah ada, menurutnya perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi dalam pembangunan rumah subsidi.
Gayung bersambut, para pengembang rumah subsidi mendukung rencana Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dalam mengeluarkan aturan dalam membangun rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu.
Totok Lusida, Sekjen Real Estate Indonesia (REI), mengatakan, pihaknya masih berdiskusi dengan Kementerian terkait poin-poin aturan tersebut. "Aturan baru untuk mengatur rumah subsidi lebih layak memang diperlukan. Saat ini kami masih terus berdiskusi dengan kementerian PU dan Perumahan Rakyat." kata Totok, Selasa (6/2)
Meski belum kelar, Totok bilang, ada beberapa poin yang masih didiskusikan REI bersama Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, seperti rincian untuk spesifikasi rumah subsidi, termasuk arsitekturnya.
REI juga akan memberikan masukan agar aturan soal pondasi rumah tidak disamakan di semua daerah berdasarkan pondasi secara umum. Pasalnya, jenis tanah di masing-masing daerah berbeda.
Bagi pengembang, pengaturan spesifikasi bangunan itu tidak akan memberatkan. Pasalnya penerapan standar keamanan dalam membangun rumah bersubsidi bukan berarti harus merombak total keseluruhan spesifikasi bangunan yang digunakan. Tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu.
Jadi spesifikasi yang akan diubah, itu bukan hanya menyangkut masalah kekuatan, tetapi juga masalah estetika. "Kalau masalah biaya relatif tidak berubah, hanya akan menambah sekitar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per unit." ujar Totok.
Para pengembang rumah bersubsidi mengharapkan gerak cepat pemerintah. "Kami tidak keberatan, asal dilakukan sosialisasi minimum enam bulan sebelum aturan resmi diberlakukan," kata Direktur Pengelola SPS Group Asmat Amin.
Dengan sosialisasi tersebut,, perumahan subsidi yang sedang dibangun pengembang atau yang sudah dibangun tapi belum akad kredit tidak akan bermasalah. Atau berhenti ditengah jalan terhalang dengan aturan baru.
Asmat juga meminta agar pemerintah jangan terlalu ketat dalam membuat peraturan pembangunan rumah subsidi. Pasalnya, harga lahan sudah semakin mahal sehingga sudah sulit untuk menyediakan rumah tapak bersubsidi. "Pemerintah juga harus memperhatikan dari sisi pengembang. Kalau terlalu ketat, yang ada pengembang tidak akan mau bangun rumah subsidi," jelasnya.
Menurut Asmat, kendala dalam membangun rumah subsidi saat ini masih banyak. Tidak hanya dari sisi lahan, masalah perizinan juga masih membelit pada pengembang rumah subsidi. Dia mengakui jika aturan perizinan dari tingkat pusat sudah banyak dipangkas dan disederhanakan, namun belum semua pemerintah daerah mengikuti penyederhanaan tersebut.
Pemerintah harus memberi insentif kepada pengembang rumah subsidi agar semakin tertarik membangun hunian MBR sehingga mengurangi backlog. "Jangan membatasi harga dari sisi luasan, kalau mau membatasi harga lebih baik membatasi dari sisi harga jual per unitnya. Kalau dibatasi harga per meter, kemudian kualitasnya juga diminta dinaikkan, apa untung pengembang," jelas Asmat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
