Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka kerja sama pengoperasian Local Port Services (LPS) di pelabuhan penyeberangan, Jumat (18/3).
Dirjen Budi menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan suatu momentum untuk mengembalikan tugas dan fungsi pengoperasian Local Port Service (LPS) ke Kementerian Perhubungan yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan nama Ship Traffic Control (STC).
“Mulai dari tanggal 1 Mei 2021 lalu pengoperasian LPS telah dilaksanakan oleh Ditjen Hubdat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Kerja sama ini tujuannya adalah sebagai suatu komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan penyeberangan, khususnya Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Kata kuncinya adalah keselamatan dan keamanan,” ujar Dirjen Budi dalam keterangannya.
Baca Juga: Hingga November, ASDP Indonesia Ferry Catatkan Pertumbuhan Pendapatan 14%
Untuk mengoptimalkan pengoperasian LPS di pelabuhan penyeberangan, Ditjen Hubdat melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan telah melakukan langkah – langkah seperti pengadaan dan pembangunan sistem dan peralatan LPS, penyusunan regulasi dan Standard Operating Procedure (SOP) serta peningkatan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) operator LPS.
Lebih lanjut Ia menuturkan, dalam rangka mempercepat pengoperasian secara penuh oleh personil BPTD dan meningkatkan kualifikasi SDM, Ditjen Hubdat bekerja sama dengan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) pada Maret hingga awal April mendatang.
Hal tersebut dilakukan untuk menyelenggarakan diklat operator LPS yang pesertanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari masing-masing BPTD.
“Saya minta kepada para Kepala BPTD harus menyiapkan SDM. Tidak hanya menyangkut masalah kemampuan tapi juga masalah integritas. Terutama permasalahan pungutan liar atau pungli. Dan untuk PT ASDP diharapkan momentum ini bisa menjadi semangat untuk memperbaiki pelayanan ke depan,” jelas Dirjen Budi.
Ia juga menambahkan agar dalam proses transisi pengoperasian LPS dari PT ASDP ke Ditjen Hubdat akan ada pendampingan sampai seluruh SDM siap untuk melaksanakan operasional LPS secara mandiri.
Baca Juga: ASDP Indonesia Ferry Catatkan Laba Bersih Rp 317 Miliar Hingga November 2021
Sementara itu, Ira Puspadewi mengucapkan rasa terima kasihnya dan menilai kerja sama pengoperasian LPS ini adalah hal yang baik karena mengembalikan tugas dan fungsi ke tempat yang seharusnya yaitu pada ranah regulator.
“Saya kira memang PT ASDP kan lahir dari Kemenhub di mana sangat wajar jika operator pelabuhan, operator kapal, dan LPS-nya pun dikelola oleh Kemenhub. Intinya saya sangat senang kalau tujuannya semangat memperbaiki Indonesia bersama-sama,” pungkas Ira.
Ira juga mengatakan bahwa tim PT. ASDP akan melakukan pendampingan selama masa transisi pengoperasian LPS agar berjalan mulus dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, Ira berpesan untuk menjaga ruangan serta peralatan operasional LPS sebaik mungkin merupakan suatu investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
