Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan domestik market obligation (DMO) minyak sawit mentah (CPO) masih diberlakukan pemerintah.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan kebijakan DMO CPO hanya dapat menguntungkan industri besar yang melakukan ekspor. Ia merasa pemberlakuan DMO hanya akan mendiskriminasi pengusaha lokal dengan industri kecil.
"DMO menurut kami kebijakan diskriminatif," kata Sahat saat dijumpai di Kementerian Perdagangan, Jum'at (11/11).
Untuk itu, Sahat meminta kepada pemerintah untuk tidak melanjutkan kebijakan DMO dan menggantikan dengan kebijakan insentif bagi pengusaha yang menyediakan pada pasokan minyak goreng dalam negeri.
"Dan insentifnya bukan dari pemerintah tapi dari pajak ekspor yang diambil oleh BPDPKS," tambah Sahat.
Baca Juga: Pemerintah Tetap Berlakukan DMO CPO
Kebijakan DMO juga dinilai kurang efektif untuk diberlakukan. Sahat menyebut, pemain industri sawit ataupun minyak goreng terlalu banyak, sehingga terlalu sulit untuk pengawasannya.
Lain halnya dengan kebijakan DMO yang sukses diberlakukan pada komoditi batubara, lantaran industri pengguna batubara hanya satu yaitu PLN. Pemerintah dapat dengan mudah mengawasi DMO batubara.
"Kalau sawit pemainnya ada 100 bagaimana DMO bisa diterapkan? kata Sahat.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Syailendra mengungkapkan, kebijakan DMO akan diperpanjang guna memastikan pasokan CPO dalam negeri.
Namun ke depannya penerapan kebijakan DMO tentu akan terus dilakukan evaluasi.
"Jadi tentu kita akan evaluasi terus, kalau sudah jalan dan semua berjalan dengan baik ya tentu kita akan mempertimbangkan. Nanti kalau dilepas semua terus harga naik gimana? lalu kosong lagi, ketersediaan bagaimana? kita lihat dulu kita evaluasi semua," kata Syailendra, Senin (7/11).
Baca Juga: Indonesia Bakal Tambah Kuota Ekspor Sebanyak 1 Juta Ton CPO ke Tiongkok
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
