Pergantian Dirut PLN, IESR Desak Tiga Langkah Reformasi Bisnis

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergantian posisi Direktur Utama PT PLN (Persero) dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar dinilai harus menjadi momentum penting pembenahan tata kelola ketenagalistrikan. 

Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan kepemimpinan baru PLN tidak boleh sekadar melanjutkan program lama, melainkan harus melakukan transformasi bisnis.

CEO IESR, Fabby Tumiwa mencatat kinerja keuangan BUMN setrum ini masih sangat bergantung pada dukungan fiskal dari pemerintah. Meski berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 582,7 triliun pada tahun 2025, laba bersih PLN hanya menyentuh angka Rp 7 triliun di tengah besarnya subsidi dan kompensasi yang mencapai sekitar Rp 200 triliun.

Baca Juga: PUSHEP: Target Ekspor Nikel US$ 45 Miliar pada 2026 Tidak Mudah Dicapai

Fabby menyatakan, kepemimpinan baru PLN wajib berfokus pada tiga agenda prioritas, mulai dari pemulihan keandalan hingga reformasi model bisnis. 

"Pertama, memulihkan keandalan dan memperbaiki efisiensi operasi. PLN perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi pembangkit dan jaringan, mengevaluasi kontrak pembelian listrik, serta memperkuat manajemen risiko," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Kedua, Fabby menekankan pentingnya mereformasi model bisnis dan tata kelola keuangan perseroan secara transparan. Pemerintah diharapkan memperkenalkan regulasi tarif berbasis kinerja serta memperjelas pemisahan antara biaya komersial dan kewajiban pelayanan publik agar PLN memiliki insentif efisiensi yang terukur.

"Ketiga, menjadikan transisi energi sebagai pendorong transformasi PLN. Pengembangan PLTS 100 GW harus disertai reformasi pengadaan listrik, modernisasi jaringan, investasi penyimpanan energi, mengurangi aset pembangkit batubara," tegasnya.

Fabby mengungkapkan, langkah reformasi dan perubahan model bisnis ini bukan bertujuan untuk melakukan privatisasi kelistrikan nasional. Upaya pembenahan tersebut justru dilakukan untuk memperkuat kemampuan negara dalam menjamin pelayanan pasokan listrik yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Lebih lanjut, Fabby mengingatkan, tolok ukur kekuatan PLN terletak pada keandalan sistem dan kesehatan keuangan perusahaan. 

“PLN yang kuat adalah PLN yang mampu menjamin listrik tetap menyala, harganya terjangkau, keuangannya sehat, dan sistemnya siap beralih ke energi bersih. Itulah pekerjaan besar yang menanti Direktur Utama PLN yang baru,” pungkasnya. 

Baca Juga: Toyota Buka Peluang Produksi Avanza Hybrid di Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News