Reporter: Noverius Laoli | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia saat ini. Posisi Indonesia yang menguasai produksi minyak nabati secara global ini rawan dikriminalkan oleh isu lingkungan hidup.
Karena itu, persaingan usaha di bisnis minyak nabati ini dinilai tidak sehat lagi karena posisi industri sawait rawan dipojokkan isu lingkungan oleh pihak-pihak terntentu. Peran pemerintah dalam melindungi industri minyak sawit nasional amatlah penting untuk menjaga industri strategis ini dari berbagai serangan yang tidak berdasar.
Hal itu dikatakan pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono, Kamis (8/9). Ia mengatakan, peta persaingan di industri minyak nabati dunia semakin tidak sehat. Di Indonesia, kelapa sawit yang merupakan komoditas unggulan minyak nabati dunia, semakin dipojokkan dengan memanfaatkan popularitas politik serta mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Christianto menyayangkan, ditengah perjuangan Indonesia menjadi produsen minyak nabati dunia, ada kelompok yang justru menunggangi isu-su yang bergulir seperti lingkungan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seolah-olah industri sawit di Indonesia merupakan pelaku kriminal yang harus diburu.
“Mereka bertindak seperti pro rakyat, padahal agenda lain didalamnya untuk menghambat pembangunan di Indonesia. Ini memang dinamika yang tidak bisa dihindari. Selalu ada orang-orang oportunis seperti ini,” ujar Christianto.
Ia menilai, seharusnya semua pihak menyadari bahwa keberadaan Indonesia menjadi produsen sawit nomor satu dunia merupakan langkah awal untuk menjadikan masyarakat sejahtera. Karena itu, perlu lebih banyak dukungan banyak pihak untuk berjuang bersama demi kesejahteraan Indonesia.
Indonesia telah menjadi bagian penting dalam kancah persaingan global. Disadari atau tidak, banyak kepentingan asing terutama dengan memanfaatkan lembaga swadaya atau NGO untuk meredam potensi-potensi sumber daya alam Indonesia.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan mengatakan penghentian sejumlah kasus karhutla di sejumlah daerah seperti Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat disebabkan tidak ada unsur kelalaian yang dilakukan korporasi.
“Korporasi telah memenuhi standar keamanan yang sesuai. Karhutla justru berasal dari luar area peta kerja korporasi yang dilakukan oknum masyarakat dan merembet ke area peta kerja korporasi.
"Tidak fair kalau kita melakukan pidana kepada perusahaan padahal pembakaran dilakukan oleh orang luar yang tidak dikenal. Di Riau bahkan kebakaran yang terjadi di luar area konsesi, malah masuk dan membakar kebun sawit yang masih produktif ," kata Tito.
Pengamat Kehutanan dan Lingkungan Ricky Avenzora menyarankan, pemerintah harus mengakomodasi berbagai kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam menerapkan berbagai kebijakan agar tidak menimbulkan persoalan baru seperti kemiskinan serta persoalan sosial lain.
“Saat ini, ada sekitar 40-60 juta jiwa yang hidup tergantung pada industri berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit. Ini tidak boleh dibiarkan mati,” kata Ricky Avenzora.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
