Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina Power Indonesia sebagai subholding Power & New Renewable Energy (Pertamina NRE) dan Masdar telah menandatangani nota kesepahaman untuk penjajakan bersama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung dan di atas tanah (ground-mounted) serta solusi energi bersih di Indonesia.
Sebagai informasi, Masdar merupakan perusahaan yang berbasis di Abu Dhabi dan anak usaha dari Mubadala Investment Company, perusahaan nasional Abu Dhabi.
Fokus bisnis Masdar adalah pada energi terbarukan. Saat ini Masdar aktif beroperasi di 30 negara, seperti UAE, Amerika Serikat, Australia, India, Indonesia, dan lain-lain.
Corporate Secretary Pertamina Subholding Power & NRE Dicky Septriadi mengatakan, pertimbangan Pertamina melakukan kerja sama ini karena Masdar merupakan salah satu perusahaan yang sudah memiliki portofolio energi hijau terutama PLTS yang besar sekaligus secara teknologi juga sudah terbukti.
Dia menjelaskan, kontrak kerja sama ini berdurasi selama dua tahun. Adapun lingkup kerja sama ini pengembangan EBT, salah satunya PLTS Terapung. Namun, Dicky belum bisa memerinci di mana lokasi yang akan dijajaki untuk PLTS Terapung maupun di atas tanah (ground-mounted) karena masih dalam proses studi bersama termasuk penentuan lokasi-lokasinya. Proses ini diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.
"Selain itu kami juga bersama dengan Masdar menjajaki potensi pengembangan PLTS di lokasi internal Pertamina yang masih punya potensi untuk dikembangkan dari sisi EBT, sekaligus memenuhi komitmen 17% portofolio hijau internal Pertamina di 2030," jelasnya kepada Kontan.co.id, Senin (8/11).
Baca Juga: Potensi masih besar, Menteri ESDM undang investor jajaki bisnis EBT
Namun sayang, Dicky juga belum bisa memerinci berapa nilai proyek yang akan digarap bersama dengan Masdar karena saat ini masih membutuhkan waktu untuk studi teknis.
Sebelumnya,Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati memaparkan, pemerintah Indonesia memiliki peta jalan transisi energi untuk Indonesia yang tertuang dalam Grand Strategi Energi Nasional, di mana bauran energi mencapai 23% di tahun 2025 untuk EBT, dan akan mencapai 31% di tahun 2050.
"Dengan peta jalan tersebut, kami percaya bahwa sektor energi dapat menurunkan emisi sebesar 314 juta ton CO2. Beberapa inisiatif pengembangan EBT Pertamina untuk mendukung target tersebut," jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Jumat (5/11).
Nicke melanjutkan bahwa kolaborasi sangat penting dalam upaya mempercepat transisi energi. Kerja sama strategis antara Pertamina NRE dengan Masdar ini akan berpotensi mendorong percepatan transisi energi.
CEO Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi mengatakan, perjanjian ini menunjukkan komitmen mendalam dari Masdar untuk mendukung transisi energi di Indonesia dan mencapai target net zero emission.
"Kami berharap dapat hadir di Indonesia dan mendukung pembangunan ekonominya. Dengan berkomitmen pada climate action, Indonesia akan dapat menuai manfaat ekonomi dan sosial serta mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya dan planet ini,” tutur Mohamed.
Baca Juga: Pertamina sudah setor Rp 2,7 triliun ke negara usai dua bulan kelola Blok Rotan
Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki potensi EBT yang melimpah, yaitu mencapai lebih dari 400 GW dan baru dimanfaatkan 2,5% atau setara 10 GW. Untuk panas bumi saja potensinya mencapai 24 GW dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Saat ini kapasitas terpasang panas bumi yang dioperasikan oleh Pertamina Geothermal Energy (PGE) mencapai 672 MW dan ditargetkan akan mencapai 1.128 MW pada tahun 2026.
Sebagai informasi, dalam penandatanganan MoU tersebut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan CEO Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi secara formal bertukar dokumen nota kesepahaman di istana kepresidenan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi (4/11) yang disaksikan oleh putra mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Penandatanganan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri Republik Indonesia, yaitu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perdagangan.
Selanjutnya: Cegah kasus Covid-19, pemerintah kaji aturan penerapan tes PCR saat libur akhir tahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
