/2026/11/02/1970224219.jpg "Presiden Prabowo Bidik 70% Hasil Tambang untuk Negara, Ini Kata Pakar")
Reporter: Alya Fathinah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat hukum energi dan pertambangan menilai target Presiden Prabowo Subianto agar 70% hasil pertambangan dinikmati negara perlu diterjemahkan melalui formula yang jelas dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komoditas.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai, arahan Prabowo sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Kebijakan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi negara dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).
"Jadi negara enggak boleh hanya menjadi penerima royalti dan pajak, yang jumlahnya juga belum maksimal. Negara harus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kegiatan pertambangan," ujar Bisman kepada Kontan, Minggu (15/11/2026).
Baca Juga: Prabowo Bidik Perdagangan RI-Thailand Tembus US$ 20 Miliar pada 2030
Menurut Bisman, target 70% tersebut memungkinkan untuk dicapai secara prinsip.
Namun, angka tersebut tidak seharusnya dimaknai secara sederhana sebagai persentase pembagian hasil atau keuntungan perusahaan tambang.
Sebaliknya, target tersebut lebih tepat dipandang sebagai sasaran manfaat ekonomi nasional (national economic benefit) dari kegiatan pertambangan.
Untuk itu, pemerintah perlu menyusun formula perhitungan yang mempertimbangkan karakteristik setiap komoditas.
Menurut Bisman, penerapan persentase yang sama secara menyeluruh berisiko mengurangi daya tarik investasi dan membuat industri pertambangan Indonesia kurang kompetitif.
Adapun, komponen yang dapat diperhitungkan dalam manfaat ekonomi negara antara lain penerimaan pajak, royalti, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dividen badan usaha milik negara (BUMN), serta manfaat dari kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang.
Baca Juga: Di Vladivostok, Presiden Prabowo Tegaskan Politik Nonblok
Selain penerimaan langsung, perhitungan juga dapat mencakup efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Misalnya, penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, serta peningkatan penggunaan produk dan jasa industri dalam negeri.
Bisman menambahkan, salah satu skema yang dapat diterapkan untuk memperbesar manfaat ekonomi negara adalah melalui kerja sama investasi atau perusahaan patungan (joint venture) dengan mekanisme pembagian keuntungan (profit sharing).
Dalam skema tersebut, pemerintah perlu menetapkan secara transparan komponen investasi yang dapat diperhitungkan, mulai dari biaya eksplorasi, pembangunan infrastruktur, pengadaan teknologi hingga biaya operasional yang disepakati.
Pengembalian modal investor juga perlu diaudit secara independen dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian investasi yang wajar.
Setelah modal dan tingkat pengembalian yang disepakati terpenuhi, pembagian keuntungan dapat diatur dengan memberikan porsi mayoritas kepada negara.
Sementara itu, penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme, seperti penyertaan modal, pembelian saham, divestasi, maupun pembentukan perusahaan patungan.
Baca Juga: Apa Itu Universitas Republik Indonesia? Ini Institusi Baru Bentukan Presiden Prabowo
Meski demikian, Bisman mengingatkan agar penguasaan saham tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan secara transparan, serta tetap menghormati hak investor.
"Kalau kebijakan penguasaan saham dilakukan dengan cara paksa atau pengambilalihan secara sepihak, justru tidak baik. Ini bisa menimbulkan sengketa investasi dan mengganggu kepastian hukum," katanya.
Bisman menilai, ketidakpastian hukum dan iklim investasi menjadi risiko terbesar apabila target 70% tersebut diterapkan tanpa formula yang jelas dan mekanisme yang adil.
Menurutnya, kebijakan yang dipaksakan tanpa memperhatikan kepastian hukum berpotensi meningkatkan risiko usaha, memicu sengketa, hingga membuat investor mengurungkan rencana investasi di sektor pertambangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)