/2025/12/08/125157909.jpg "Program 10 Ribu Hunian Pekerja Dorong Kesejahteraan dan Keselamatan Pekerja")
Reporter: Theresia Widyaningtas | Editor: Ridwal Prima Gozal
KONTAN.CO.ID - Kesulitan para pekerja memiliki rumah yang layak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui BPJS Ketenagakerjaan menggagas Program 10 Ribu Hunian Pekerja sebagai salah satu solusinya.
Jutaan masyarakat Indonesia masih belum memiliki hunian yang layak. Melansir Kompas.id, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), mengatakan angka kekurangan (backlog) rumah mencapai 15 juta unit pada tahun 2025. Angka backlog ini naik 51,5% dari 9,9 juta unit menurut catatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023.
Tingginya harga hunian di kota besar, terutama Jakarta, membuat para pekerja mencari rumah di kawasan penyangga. Alhasil, ongkos transportasi menyedot sebagian besar gaji pekerja.
Berdasarkan data Survei Komuter Jabodetabek 2023 BPS, 28,6% komuter menghabiskan biaya transportasi pulang pergi ke tempat kerja minimal Rp25.000 per hari atau Rp750.000 per bulan. Ongkos transportasi ini mencapai 13,9% UMP (Upah Minimum Provinsi) Jakarta yang sebesar Rp5,39 juta. Padahal, menurut standar Bank Dunia, ambang batas pengeluaran biaya transportasi idealnya tidak melebihi 10% pendapatan bulanan.
Perjalanan jauh menuju tempat kerja pun meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Dikutip dari Kompas.id, Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan yang terafiliasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menyebut sekitar 29% kasus kecelakaan kerja terjadi saat perjalanan berangkat atau pulang kerja.
Sewa hunian murah
Menyikapi permasalahan ini, Kemenko PM melalui BPJS Ketenagakerjaan menggulirkan Program 10 Ribu Hunian Pekerja. Sebagai bentuk implementasi PP No. 55 Tahun 2015 tentang Sarana Kesejahteraan Pekerja (SKP), inisiatif ini bertujuan membantu pekerja mendapatkan sewa hunian murah dan dekat dengan lokasi kerja, yakni dengan membangun Griya Pekerja di beberapa lokasi.
Selain meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan pekerja, Program 10 Ribu Hunian Pekerja juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi karena meningkatkan lapangan kerja baru dari proses pembangunan apartemen dan rusunawa.
Pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi kepemilikan rumah dapat menjadi peserta program ini. Pekerja bisa menyewa unit hunian di Griya Pekerja selama maksimal 3 tahun. Selanjutnya, pekerja dapat mengikuti program manfaat layanan tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan untuk memiliki hunian mandiri.
Pembangunan Griya Pekerja akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2029 di beberapa titik di Pulau Jawa. Griya Pekerja Baru akan dibangun di Pasar Minggu, Jakarta, Gresik, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Selain mendirikan bangunan baru, program ini juga mencakup renovasi Griya Pekerja di Jababeka Cikarang, Jawa Barat.
Target 100 ribu pekerja
Untuk merealisasikan program ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,3 triliun dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) BPJS Ketenagakerjaan, dengan target 80—100 ribu pekerja sebagai penerima manfaat.
Kemenko PM beserta BPJS Kesehatan telah melakukan Groundbreaking dan Pencanangan Pembangunan Griya Pekerja pada 4 November 2025 di Pasar Minggu, Jakarta. Mengutip Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meresmikan groundbreaking mengungkapkan keyakinannya bahwa pembangunan Griya Pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Paling tidak mengurangi jumlah pengeluaran, meningkatkan jumlah pendapatan, meningkatkan akses ketersediaan sarana dan prasarana menuju sehat dan produktif,” ujar Cak Imin.
Selanjutnya: Mengintip Strategi Bisnis RAAM, Tambah 3-5 Bioskop per Tahun & Genjot Pendapatan F&B
Menarik Dibaca: Harga Emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa (9/12) Sama-Sama Naik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
