Reporter: Handoyo | Editor: Sandy Baskoro
JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) menagih janji pemerintah untuk menggairahkan industri rotan domestik pasca pemberlakuan kebijakan pelarangan ekspor rotan mentah. Beberapa waktu lalu, pemerintah mengatur tata niaga rotan lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 35 Tahun 2011, Permandag 36/2011, dan Permendag 37/2011.
Peraturan yang sudah berlaku hampir satu tahun itu dinilai belum memberikan dampak positif bagi pengusaha rotan dalam negeri. Menurut Rudyzar ZM, Koordinator APRI Wilayah Kalimantan, pelarangan ekspor rotan mentah justru menyebabkan industri barang jadi rotan asli di dalam negeri semakin kalah bersaing dengan produk rotan sintetis. "Suplai bahan baku rotan juga tidak lancar mengingat ketidakpastian bahan baku," ungkap Rudyzar.
Karena itu, para pengusaha rotan menagih janji pemerintah, antara lain, mengenai hilirisasi rotan dengan membangun pabrik pengolahan rotan menjadi produk jadi di daerah penghasil. Kemudian mengirim pengrajin rotan dari Cirebon ke daerah penghasil rotan di luar Jawa. Termasuk iming-iming penyerapan semua produk rotan dari daerah melalui resi gudang.
Pemerintah juga menjanjikan adanya investor yang nantinya bisa mengembangkan industri mebel dan kerajinan rotan di Indonesia. Namun
hingga kini investor itu belum jelas. Selain itu, rencana penggunaan bahan baku mebel rotan di instansi pemerintah juga belum terwujud.
Sebelulnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mengatakan, siap mengevaluasi tiga Permendag tentang rotan itu dalam periode enam bulan dan satu tahun. "Sampai sekarang belum pernah dilakukan," keluh Rudyzar.
APRI khawatir, bila pemerintah tak menaruh perhatian terhadap komoditas rotan setelah pemberlakuan Permendag 35/2011 serta tidak mencari solusi tepat, maka kemungkinan nilai ekonomis komoditas rotan alam segera memudar.
Pantauan APRI, industri pengolahan mebel dari rotan sintetis berkembang pesat di Cirebon. Padahal, wilayah itu merupakan sentra produksi mebel rotan asli. Bahan baku rotan sintetis tersebut didatangkan perajin dari China, Taiwan, dan Thailand.
Di Sumatera juga demikian. Saat ini, hanya tersisa dua usaha pengolah rotan setengah jadi. Padahal, sebelum ada tiga Permendag itu, mencapai 20 pengusaha.
Sedangkan di Sulawesi hanya tersisa sembilan industri rotan setengah jadi dari sebelumnya 60 industri. Bahkan di Nusa Tenggara Barat, semua pelaku industri rotan sudah gulung tikar.
Ketua Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (Asmindo), Ambar Tjahjono, mengharapkan, pemerintah segera membangun badan penyangga atau buffer stock. Industri sangat membutuhkan badan ini untuk menstabilkan harga rotan dan pasokan bahan baku.
Ambar juga menilai, produk rotan yang diekspor mayoritas berbahan rotan asli. "Terdapat beberapa produk yang kandungan rotannya sedikit namun dimasukkan ke harmonized system (HS) rotan," ungkap dia.
Pemerintah juga diminta merinci jenis produk rotan yang akan diekspor. Jangan sampai produk mebel kayu yang diekspor dengan kandungan rotan di bawah 5% masuk dalam penghitungan HS produk rotan.
Gita Wirjawan mengatakan, penghentian ekspor rotan mentah bertujuan memberikan nilai tambah. Jadi, pemerintah tidak akan mengkaji ulang beleid itu. "Kebijakan yang kami buat ada nilai tambahnya," tampik Gita.
Hanya saja, hilirisasi rotan di Kalimantan dan Sulawesi masih terus berjalan diprakarsai Kementerian Perindustrian. Gita mengakui, untuk membangun pabrik hilir rotan perlu waktu panjang, yakni dua sampai tiga tahun.
Kemdag mencatat, selama periode Januari hingga September 2012, nilai ekspor produk rotan mencapai US$ 157,78 juta, tumbuh 44,81% dibandingkan periode sama tahun lalu, senilai US$ 135,22 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
