kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Proyek TPPI di Tuban mampu ciptakan kemandirian energi


Rabu, 07 Oktober 2020 / 17:52 WIB
Proyek TPPI di Tuban mampu ciptakan kemandirian energi
ILUSTRASI. Proyek pembangunan pabrik petrokimia TPPI bisa menciptakan kemandirian energi bangsa. Untuk itu, proyek tersebut harus didukung semua pihak. ANTARA FOTO/Aguk Sudarmojo/ama/16.


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

KONTAN.CO.ID -JAKARTA-Proyek Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dinilai bisa membangkitkan perekonomian Indonesia. Pasalnya, jika kilang TPPI itu sudah beroperasi, maka akan memberikan dampak positif yang sangat besar untuk menekan impor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia. 

Adib Miftahul, Pengamat Kebijakan Publik menilai, proyek pembangunan pabrik petrokimia TPPI bisa menciptakan kemandirian energi bangsa. Untuk itu, menurut Adib, proyek tersebut harus didukung semua pihak. Tak terkecuali jajaran Komisaris PT Pertamina (persero), selaku induk PT TPPI. 

Pasalnya, proyek tersebut berpotensi terhambat. Hal ini terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang membentuk satuan tugas (satgas) investasi proyek TPPI.

"Jika benar yang dilakukan Ahok justru akan membuat gaduh, dan Pertamina tidak bisa maju dan berkembang, bahkan bisa jadi Pertamina tidak bisa bersaing," kata Adib Miftahul dalam keterangannya, Rabu (6/10).

Padahal, sesuai intruksi Presiden Jokowi, proyek kilang TPPI di Tuban harus segera rampung dalam kurun waktu 3 tahun. "Langkah Ahok ini blunder karena bisa saja menghentikan atau membatalkan proyek yang sudah berjalan dan tentu ini melanggar perintah presiden," ujar Adib.

Alasan Ahok bahwa pembentukan satgas investasi untuk mensetlekan strategic partner, kata Adib, sangat riskan. Alasannya, kebijakan tersebut bisa membuat proyek Olefin Cracker mundur dan menimbulkan kerugian besar. "Proyek ini termasuk dalam PSN dan sudah diintruksikan oleh presiden langsung ke Pertamina untuk segera dilaksankan dan segera onstream dalam waktu 3 tahun," imbuh Adib. 

Di tengah isu yang terus melanda Pertamina terkait kinerja, harusnya Ahok bisa melakukan langkah positif sesuai arahan presiden bukan kemudian justru membuat langkah menjegal kemauan presiden. 

Jika TPPI ini sudah beroperasi Adib menilai dampaknya sangat besar untuk menekan impor migas. Dan ini bisa memperbaiki defisit neraca perdagangan. Jika proyek TPPI telah berproduksi secara penuh, maka berpotensi menghemat devisa hingga US$ 4,9 miliar atau sekitar Rp 56 triliun. "Saya kira langkah Ahok ini preseden buruk bagi kemajuan bangsa kita," tandas Adib.

Selanjutnya: Pertamina bentuk tim satgas guna kawal proses tender dan kemitraan proyek strategis

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×