Reporter: Noverius Laoli | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Meskipun mendapat protes dari PT Pertamina Persero (Tbk), pembangunan Pelabuhan Cimalaya tetap diteruskan. Pasalnya, proyek pembangunan pelabuhan ini telah digagas sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan J.A Barata, dokumen studi teknis dan dampak lingkungan sudah dibuat oleh konsultan internasional dan sudah melibatkan Manajemen Pertamina dan SKK Migas dari periode sebelumnya. Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) dilakukan tahun 2010, sedangkan feasibility Study dilakukan tahun 2011-2012.
Barata bilang, studi amdal atawa draf final untuk pelabuhan dan akses jalan telah dilakukan tahun 2012, namun perlu disempurnakan. Dengan adanya rencana pergeseran ke lokasi baru kurang lebih 2,9 km ke arah Barat dari lokasi semula, akan diadakan Studi Amdal.
"Dari foto lokasi saat ini hanya diketahui ada dua anjungan pengeboran lepas pantai dan daerah alur laut di sekitarnya masing kosong, sehingga disarankan agar melihat lapangan terlebih dahulu," ujar Barata dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3).
Pembangunan Pelabuhan ini adalah bagian dari Program Penurunan Biaya Logistik Nasional dalam Jangka Panjang yang juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Barata menegaskan pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukan proyek Kementerian Perhubungan (Kemhub) tapi inisiatif yang dimotori Bappenas.
Disamping Bappenas, mengingat pelabuhan Cilamaya merupakan program prioritas MP3EI (Perpres Nomor 32 Tahun 2011), koordinasi rencana pelaksanaannya juga melibatkan berbagai Kementerian termasuk a.l Kementerian PU (menyangkut akses jalan), Kementerian ESDM, PT Pertamina yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Perekonomian pada Kabinet yang lalu.
Kemhub berharap pembangunan dilakukan oleh pihak swasta murni tanpa menggunakan APBN mengingat dana APBN terbatas untuk pembangunan daerah tertinggal/terpencil. Anjungan pengeboran lepas pantai milik anak perusahaan Pertamina tersebut diresmikan hampir 45 tahun lalu, sehingga perlu modernisasi perangkat keselamatan sesuai dengan UU Pelayaran no 17/2008.
Kemhub mendorong agar pembangunan Cilamaya tidak boleh mengganggu lahan pertanian sehingga akses jalan dibangun dalam sistem closed gate dan elevated.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
