Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Program Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk menambah populasi sapi dalam negeri lewat Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting (Upsus Siwab) masih jauh dari target. Sampai 19 Juni 2017, baru 380.377 ekor sapi yang berhasil melahirkan, dan 563.987 ekor tercatat tengah hamil dari sekitar 1,5 juta sapi yang sudah di inseminasi buatan (IB).
Padahal pada tahun ini, Kemtan menargetkan dapat melakukan IB terhadap 4 juta ekor sapi betina produktif dengan anggaran Rp 1,1 triliun. Dari jumlah tersebut, ditargetkan sapi berhasil bunting sebanyak 3 juta ekor sepanjang tahun 2017.
Jika melihat realisasi yang sudah bunting yakni 563.987 ekor, maka program tersebut baru terealisasi sebesar 18% dari total target sapi bunting 3 juta ekor.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kemtan I. Ketut Diarmita mengatakan, lambatnya progres program Upsus Siwab tersebut tak terlepas dari terlambatnya proses pencairan anggaran pada awal 2017. "Anggaran baru cair itu bulan keempat, sehingga proses pengadaan semua peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan terlambat," ujarnya, Kamis (22/6).
Sehingga selama Januari dan Februari 2017, Kemtan terpaksa meminjam peralatan dan fasitas dari kabupaten di setiap provinsi agar dapat melaksanakan program Upsus Siwab tersebut. Selain itu, menghadapi petani juga mengalami kendala. Karena semua petani tidak selalu berkenan bila sapinya di IB karena berbagai alasan. "Karena itu, kami terpaksa intervensi dengan IB gratis," ujarnya.
Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana mengatakan target Kemtan mencapai 3 juta ekor sapi bunting tahun ini dengan program IB dinilai berlebihan. Pasalnya, program IB itu tidak mudah dilaksanakan dan harus dilukan yang benar-benar ahli. "Setiap tindakan IB itu tidak selau berhasil atau sapinya hamil, sebab itu sangat ditentukan keahlian inseminator," ujarnya.
Menurut Teguh seharusnya pemerintah mengembangkan program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di sentra-sentra produksi sapi milik rakyat di daerah. Dengan demikian populasi sapi dapat ditambah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
