Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) melihat prospek pasar pengembangan transit oriented development (TOD) di Jabodetabek cukup menjanjikan. Pasalnya, di wilayah tersebut tingkat kebutuhan hunian (backlog) sangat tinggi dan masyarakat cenderung ingin memiliki tempat tinggal yang accessable.
Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang Real Estat Indonesia (REI), Hari Gani mengatakan, pasar TOD di Jabodetabek merupakan market yang paling mudah dijual karena semua orang lebih senang tinggal di wilayah yang memiliki akses transportasi yang baik.
"Di TOD itu ada tiga pasar yang bisa ditangkap yakni MBR, Millenial, dan kelompok middle income," kata Hari saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (26/9).
Menurut Hari, harga hunian dibawah Rp 500 juta di TOD merupakan paling gampang dijual dan pasarnya adalah millenial dan MBR. Oleh karena itu, kata Hari, pengembang swasta tertarik dan siap untuk mengembangkan kawasan TOD.
Dia bilang, pengembang swasta sudah memiliki pengalaman untuk mengembangkan kawasan-kawasan sehingga swasta seharusnya dilibatkan untuk perencanaan pengembangan kawasan TOD. Keterlibatan ini sangat penting apalagi ditengah pemerintah mendorong publik privat partnership karena keterbatan anggara negara.
Hanya saja, persoalannya saat ini menurut Hari adalah peraturan tentang TOD sampai saat ini belum jelas terkait bagaimana keterlibatan swasta. Dia bilang, pengembangan TOD memang tidak gampang karena koordinasi dari banyak stakeholder.
TOD berkaitan dengan transporasti dan juga tata ruang. Oleh karena itu, REI melihat perlu dibentuk satu badan yang terdiri dari Badan Pengatur Tranportasi Jalan (BPTJ) dan Kemterian ATR/BPN. Badan inilah nantinya yang akan mengatur dan membawahi seluruh titik-tik pengembangan TOD.
Sementara, Ketua Umum Zulfi Syarif Koto mengatakan, pengembangan TOD tidak hanya sebatas membangun hunian di titik-titik stasiun transportasi massal. Tetapi membangun satu kawasan yang terintegrasi dan merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, aturan terkait TOD saat ini belum kuat.
"Permen dan Pergub belum kuat untuk memayungi pengembangan TOD ini. Harus ada Perpres agar lebih kuat dan berlaku sama untuk semua wilayah di Indonesia," katanya.
Zulfi mengatakan, pembangunan TOD yang disebut-sebut dilakukan pengembang BUMN seperti Perumnas saat ini bukan merupakan proyek TOD yang sesuangguhnya melainkan proyek hunian saja yang bertepatan terletak di stasiun transportasi massal.
Adapun salah satu pengembang BUMN yang ditugaskan menggarap proyek TOD adalah PT PP Properti Tbk ( PPRO). Perusahaan ini mendapat penugasan untuk menggarap tiga proyek di tiga stasiun KRL bekerjasama dengan PT KAI sebagai pemiliki lahan yaitu Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Manggarai.
Sejak tahun lalu, PPRO sudah melakukan seremony groundbreaking yang diresmikan oleh tiga menteri sekaligus yakni Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR. Namun, hingga saat ini proyek tersebut belum dibangun dan dipasarkan lantaran masih terkendala perizinan.
Indaryanto, Direktur Keuangan PPRO mengatakan, pihaknya berharap proyek tersebut bisa dibangun dan dipasarkan mulai akhir tahun ini. "Saat ini kita masih dalam proses perizinan dan diharapkan izinnya rampung dalam waktu dekat. Peminat proyek ini sudah sangat banyak yang mendaftar ke kami. Kami yakin prospek proyek ini sangat bagus karena lokasinya sangat strategis." Kata Indar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
