kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45895,84   4,26   0.48%
  • EMAS1.325.000 -1,49%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Sebelum Memberikan Izin Starlink di IKN, Sebaiknya Kominfo Lakukan Kajian Mendalam


Rabu, 24 April 2024 / 12:15 WIB
Sebelum Memberikan Izin Starlink di IKN, Sebaiknya Kominfo Lakukan Kajian Mendalam
ILUSTRASI. In this photo illustration, the Starlink logo is seen in the background of a silhouetted woman holding a mobile phone. (Photo by Rafael Henrique/Sipa USA via Reuters)


Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Perkembangan teknologi satelit sangat pesat.  Dahulu hanya dikenal dengan satelit geostasioner dengan ukuran cukup besar dan kapasitas yang terbatas. Kini satelit geostasioner sudah menggunakan teknologi high throughput satellite (HTS). Teranyar satelit tidak hanya geostasioner, melainkan menggunakan satelit orbit bumi rendah alias low earth orbit (LEO). Jenis ini memiliki latensi yang jauh lebih rendah ketimbang satelit geostasioner.

Dengan perkembangan tersebut menyebabkan ruang angkasa dan ruang antariksa di atas Indonesia menjadi sangat strategis. Di sisi lain, ini menyebabkan besarnya potensi sampah antariksa. Juga faktor keamanan dan kedaulatan harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin operator satelit yang akan berusaha.

“Itu yang menyebabkan sampai saat ini India menolak operasional Starlink. Masuknya Starlink bisa menjadi faktor kemanan dan kedaulatan India menjadi rentan. Saya tak yakin Indonesia memiliki kajian mendalam mengenai aspek keamanan dan kedaulatan ketika Starlink diberikan izin berusaha,” imbuh Lilly S. Wasitova, aerospace engineer dan praktisi teknologi kerdirgantaraan, dalam keterangannya, Rabu (24/4). 

Baca Juga: Menkominfo Berharap Kehadiran Starlink Memacu Inovasi Bagi Operator Seluler

Menurutnya, kekhawatiran tersebut wajar. Selain sistem dan data yang ada tidak berada diwilayah kedaulatan mereka, jika Starlink masuk ke suatu wilayah negara sejatinya sudah membuka kerentanan terhadap keamanan suatu negara. "Saya berharap Indonesia sebagai negara berdaulat dapat mencontoh India dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan ketika Starlink hadir langsung untuk melayani masyarakat,” ujar Lilly.

Terkait rencana pemerintah menggunakan Starlink pertama kali di Ibu Kota Nusantara (IKN), ia mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)  seharusnya melakukan kajian mendalam.  Tujuannya agar publik mengetahui kebutuhan telekomunikasi menggunakan satelit di Indonesia. Sehingga ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) dapat diminimalisir.

Menurut Lilly hingga saat ini kebutuhan  telekomunikasi masih bisa dipenuhi oleh satelit nasional yang ada. Terlebih lagi BAKTI Kominfo baru meluncurkan satelit Satria yang memiliki kapasitas terbesar di Asia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×