Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Enam hari setelah pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, perangkat pemerintahan tak kunjung diumumkan.
Namun demikian, semua sektor, terutama perumahan rakyat tetap dapat berjalan seperti biasa. Terutama perumahan rakyat untuk kalangan menengah ke atas yang mengikuti mekanisme pasar. Pengembang tetap percaya diri melansir produk baru, dan konsumen percaya diri membelinya baik untuk ditinggali maupun sebagai instrumen investasi.
Sebut saja Sinarmas Land Group yang merilis apartemen murah Gardenia Tower dalam pengembangan Casa de Parco. Apartemen ini dibanderol dengan harga sekitar Rp 408 jutaan di luar PPN.
Kekosongan tampuk pimpinan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) juga tak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perumahan rakyat segmen menengah ke bawah. Ini dimungkinkan karena semua program dan kebijakan sudah berjalan sesuai mekanismenya.
Demikian Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LPP3I), Zulfi Syarif Koto, memaparkan dampak kekosongan jabatan Menteri Perumahan Rakyat selama hampir satu minggu kepada Kompas.com, akhir pekan ini.
"Kekosongan ini tidak banyak pengaruhnya. Semua kebijakan dan program pemerintah sudah berjalan baik. Bahkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) November ini habis terserap dan bank-bank penyalur subsidi kehabisan dana," beber Zulfi.
Yang menjadi pertanyaan besar adalah, tambah dia, apakah pengembang perumahan rakyat segmen menengah ke bawah siap dengan kondisi ini.
"Pengembang perumahan menengah ke bawah sangat bergantung pada pembiayaan. Sementara perbankan tidak lagi mengucurkan kredit melalui KPR inden. Ini yang tentunya memberatkan. Belum lagi masalah perpajakan," tandas Zulfi.
Meskipun demikian, kata Zulfi, harapan untuk memperbaiki kondisi pembangunan perumahan rakyat tetap ada. Itu pun dengan catatan, jika Jokowi-JK memilih orang yang tepat, profesional, dan memahami sektor perumahan rakyat secara komprehensif.
"Dan tentu saja, Kemenpera sebagai lembaga, jangan digabung dengan Kementerian PU. Wewenang dan fokus kerja menjadi tidak tajam, sehingga berpotensi mengurangi kemampuan meengentaskan backlog 15 juta rumah," pungkas Zulfi. (Hilda B Alexander)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
