Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) buka suara terkait penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Pasalnya, penerapan kebijakan ini disebut mengalami kendala.
Diberitakan KONTAN sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihaknya telah mencatat beberapa kendala terkait penerapan HGBT di lapangan. Di antaranya adalah sektor industri ada yang mengalami pembatasan pasokan gas bumi di bawah volume kontrak.
Sebagai contoh, di Jawa Timur terjadi pembatasan kuota antara 27%-80% kontrak dan pengenaan surcharge harian untuk kelebihan pemakaian dari kuota yang ditetapkan di hampir seluruh perusahaan.
Baca Juga: Penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) Masih Terganjal Sejumlah Kendala
Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, kebijakan HGBT telah diimplementasikan oleh pelaku hilir gas bumi sesuai arahan Pemerintah.
Ia menjelaskan, sektor industri yang berhak menerima HGBT ditentukan oleh Pemerintah dan dalam periode tertentu akan dievaluasi kembali oleh Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait.
Dalam hal ini, evaluasi dilakukan di antaranya untuk melihat efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut bagi perekonomian, industri pengguna, bagian hulu dan hilir rantai bisnis gas bumi.
"Dari sisi PGN grup sejauh ini telah melaksanakan sesuai ketentuan Pemerintah," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (3/11).
Ia menambahkan, industri yang menerima harga di luar HGBT karena memang industri tidak termasuk dalam ketetapan segmen industri yang diberlakukan oleh Pemerintah.
"Yang jelas, dapat kami sampaikan kembali bahwa PGN grup telah melaksanakan kebijakan Pemerintah sebagaimana peran kami di rantai bisnis gas bumi domestik," pungkas Rachmat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
