Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk (KAEF) David Utama mengatakan, efisiensi dengan cara menutup lima pabrik dari total 10 pabrik yang saat ini dimiliki oleh perseroan adalah hal yang harus dilakukan.
Ia menambahkan terkait karyawan yang terdampak dari penutupan 5 pabrik itu, perseroan akan menjalankan langkah sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.
“Akan kita jalankan sesuai peraturan kalau ada dampaknya, kira-kira gitu ya pasti kita jalankan dengan adil sesuai aturan yang ada,” ungkapnya saat ditemui di Komplek DPR RI, Rabu (19/06).
Baca Juga: Kimia Farma (KAEF) Bakal Tutup 5 Pabrik, Ini Alasannya
Kemudian terkait kemungkinan lima pabrik ini akan masuk dalam skema divestasi, David mengatakan dirinya belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait hal tersebut.
“Rasionalisasi harus dijalankan untuk melakukan efisiensi. Itu rasionalisasi, fasilitas yang kita miliki akan disesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Itu akan kita tentukan berikutnya [divestasi], tapi paling nggak rasionalisasinya terjawab dulu,” tambahnya.
Meski begitu ia meyakinkan bahwa penutupan kelima pabrik tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Baca Juga: Kimia Farma (KAEF) Temukan Dugaan Fraud, Simak Respons Analis
“Gak mungkin (tahun ini), karena tadi kalau rasionalisasi pabrik obat pengurusan izinnya aja bisa 2 tahun, ini akan berjalan dan gak mungkin tahun ini selesai,” katanya.
Untuk diketahui, keputusan ini diambil Kimia Farma akibat keadaan keuangan perseroan yang belum cukup baik dan utilitas pabrik yang tidak maksimal.
Di sisi lain, mananjemen KAEF menemukan dugaan pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan di anak usaha, yaitu PT Kimia Farma Apotek (KFA) pada periode tahun 2021-2022 yang mengarah kepada dugaan rekayasa keuangan (financial engineering).
Atas temuan dugaan tersebut, Manajemen KAEF saat ini tengah menelusuri lebih lanjut melalui audit investigasi yang dilakukan oleh pihak independen dan akan menyampaikan hasil audit investigasi atas dugaan tersebut kepada pemegang saham dan otoritas pasar modal guna mendukung transparansi dan akuntabilitas kepada pemegang saham dan publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
