kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Soal opsi lockdown akhir pekan di DKI Jakarta, ini kata APPBI


Rabu, 03 Februari 2021 / 17:34 WIB
Soal opsi lockdown akhir pekan di DKI Jakarta, ini kata APPBI
ILUSTRASI. Pelonggaran Jam Operasional Tempat Usaha: Himbauan protokol kesehatan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Rabu (27/01). KONTAN/Baihaki/27/01/2021


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji opsi lockdown akhir pekan dalam menangani Covid-19, seperti yang diusulkan oleh anggota DPR.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa adanya wacana lockdown setiap akhir pekan harus disikapi secara hati-hati dan harus dikaji secara mendalam terlebih dahulu.

"Pada dasarnya Lockdown tidak akan efektif kalau dilakukan secara parsial atau hanya untuk waktu-waktu tertentu saja. Lockdown harus dilakukan secara terus menerus sampai dengan jumlah kasus positif nihil atau paling tidak mencapai titik minimal," ujar Alphonzus kepada Kontan, Rabu (3/2).

Baca Juga: KJRI pastikan jemaah umroh di Arab Saudi pulang sesuai jadwal

Dia pun berpendapat akan banyak pengorbanan yang dilakukan ketika lockdown diterapkan. Dia pun berharap, setiap pengorbanan yang dilakukan tersebut tak sia-sia lantaran lockdown yang tidak efektif.

Dibandingkan menambahkan berbagai pembatasan,  Alphonzus menilai bahwa penerapan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) sudah tepat. akan tetapi, dia juga mengatakan, dibutuhkan penegakan penerapan protokol kesehatan yang kuat dalam pelaksanaan PSBB tersebut. Karenanya, dia meminta agar pemerintah memastikan penerapan protokol kesehatan tersebut dilakukan secara disiplin dan konsisten.

"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten. Jadi permasalahan yang sebenarnya adalah perihal penegakan, bukan tentang pemberlakuan tambahan-tambahan pembatasan," terangnya.

Baca Juga: Sri Mulyani sebut insentif perpajakan 2021 bisa tembus Rp 60 triliun

Lebih lanjut Alphonzus mengatakan pusat perbelanjaan terus berkomitmen mendukung keputusan pemerintah dalam menangani Covid-19, asalkan keputusan tersebut benar-benar efektif mengatasi penyebaran virus tersebut.

Selanjutnya: Pemerintah siapkan aturan penanganan Covid-19, ada vaksin gotong royong dan tracing

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×