Reporter: Filemon Agung | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dalam upaya mencapai target pengurangan emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri pada 2030 diperlukan peralihan pembangkit listrik. Apalagi, jika dengan bantuan global target pengurangan emisi karbon yang ingin dicapai sebesar 40%.
Sri Mulyani menambahkan kebutuhan energi di Indonesia bakal terus meningkat. Dengan target pengurangan emisi karbon di tengah bayang-bayang peningkatan konsumsi energi, maka peralihan pembangkit dari fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) dinilai menjadi solusi yang perlu dilakukan.
Karena itu, upaya transisi ini dinilai tidak mudah bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Transisi ini tidak mudah bagi PLN terutama sebagai perusahaan monopoli di bidang kelistrikan," kata Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Jumat (10/6).
Sri Mulyani melanjutkan, tugas mendorong transisi energi kian berat di tengah tantangan mencapai bauran EBT 23% pada 2025 mendatang ditambah dampak pandemi covid-19 yang terjadi. Pandemi covid-19 telah berdampak pada penurunan konsumsi listrik sejumlah sektor sehingga menyebabkan timbulnya excess capacity. "Itu merupakan komitmen yang memiliki konsekuensi keuangan luar biasa bagi PLN," lanjut Sri Mulyani.
Baca Juga: Pemain EBT menyambut rencana pemerintah setop pembangunan PLTU
Menkeu mengungkapkan, target pengurangan emisi sebesar 29% atau 41% membutuhkan investasi mencapai US$ 247,2 miliar atau setara Rp 3.461 triliun.
Dengan demikian, dalam setahun dibutuhkan investasi sekitar Rp 266,2 triliun. "Angka yang luar biasa besar, bahkan lebih besar dari program pemulihan ekonomi nasional kita yang Rp 172 triliun," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani melanjutkan, komitmen pemerintah untuk mendukung program perubahan iklim telah diwujudkan dalam alokasi pendanaan sekitar 4,1% dari APBN atau sekitar Rp 86,7 triliun. Menyadari jumlah yang belum mencukupi tersebut, Sri Mulyani memastikan upaya mendorong pengurangan emisi karbon membutuhkan bantuan semua pihak.
"Memang tidak harus selalu gunakan APBN. Climate change harus gotong royong bersama pemerintah, swasta, filantropis dan masyarakat," pungkas Menkeu.
Baca Juga: Proyek PLTU bakal disetop mulai 2025, energi terbarukan digenjot
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
