kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.508.000   10.000   0,67%
  • USD/IDR 15.930   -61,00   -0,38%
  • IDX 7.141   -39,42   -0,55%
  • KOMPAS100 1.095   -7,91   -0,72%
  • LQ45 866   -8,90   -1,02%
  • ISSI 220   0,44   0,20%
  • IDX30 443   -4,74   -1,06%
  • IDXHIDIV20 534   -3,94   -0,73%
  • IDX80 126   -0,93   -0,74%
  • IDXV30 134   -0,98   -0,72%
  • IDXQ30 148   -1,09   -0,73%

Sritex Dinyatakan Pailit, Begini Respons APSyFI


Minggu, 27 Oktober 2024 / 13:31 WIB
Sritex Dinyatakan Pailit, Begini Respons APSyFI
ILUSTRASI. Sri Rejeki Isman (SRIL) atau Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.


Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menanggapi peristiwa pailitnya salah satu produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) terbesar di Tanah Air, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

PN Niaga Semarang juga menyatakan pailit kepada tiga anak usaha Sritex, yakni Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya akibat beban utang yang melebihi aset yang dimiliki. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) pun, saham SRIL telah digembok sejak 18 Mei 2021 atau sudah tiga tahun lima bulan.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menyatakan, Sritex memang harus diselamatkan. Hal ini bukan hanya untuk menyelamatkan tenaga kerjanya dari ancaman PHK, melainkan juga karena posisi Sritex yang berperan penting sebagai bagian dari rantai nilai integrasi TPT nasional.

Baca Juga: Serikat Pekerja Ungkap Penyebab Banyak Industri Lakukan PHK

“Sritex menyerap bahan baku sektor hulu sekaligus menyuplai bahan baku benang dan kain ke sektor hilir TPT,” kata dia, Jumat (25/10) malam.

Namun, di sisi lain pemerintah juga mesti menyelesaikan masalah importasi ilegal yang menjadi persoalan utama seluruh rantai nilai di industri TPT. Apalagi, impor ilegal di produk pakaian jadi dan kain sangat mengganggu seluruh rantai nilai di industri tersebut.

“Baiknya pemerintah membentuk Satgas penyelamatan industri TPT yang langsung di bawah naungan Presiden,” imbuh Redma.

Dia juga menyebut, upaya pemberantasan impor TPT ilegal sulit terealisasi selama Kementerian Keuangan tidak membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mengurus pintu masuk impor.

Apalagi, ada banyak oknum pejabat pemerintahan yang menjadi backing dan terlibat dalam importasi ilegal. Alhasil, jika hanya ada Satgas setingkat menteri, mereka tidak akan kuat menyelesaikan masalah impor ilegal tersebut.

Baca Juga: Dinyatakan Pailit, Pemerintah Berniat Menyelamatkan Sritex

Selanjutnya: Celios: Penjualan Harbolnas 2024 Terancam Turun Akibat Daya Beli yang Masih Lemah

Menarik Dibaca: Lindungi Anak dari Konten Judol, Kementerian Komunikasi dan Digital Gandeng Ghea

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×