Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) membenarkan adanya stok ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 6,17 juta ton periode November 2022 sampai Januari 2023.
Plt Ketua DMSI Sahat Sinaga mengungkapkan, penumpukan stok ekspor CPO ini bermula dari langkah pemerintah menyiasati kondisi pasar ekspor yang melemah. Permintaan minyak nabati pada tahun 2023 diprediksi sebesar 239,2 juta ton, lebih rendah dari realisasi hingga November 2022 yang mencapai 242,6 juta ton.
Selain itu, harga jual di pasar ekspor pun mengalami penurunan dari US$ 920 per ton menjadi US$ 879 per ton.
"Terbukti sekarang bahwa Indonesia pun tidak bisa ekspor. Karena kalau ekspor Indonesia sekarang tuh harga sawit kita hanya ada di US$ 879 per ton," ungkap Sahat kepada Kontan, Kamis (9/2).
Tak sampai di situ, pelaku usaha pun juga masih harus dibebani dengan besaran pungutan yang mencapai US$ 142 per ton. Jumlah ini terdiri dari dana pungutan sebesar US$ 90 per ton dan bea keluar sebesar US$ 52 per ton. Dengan demikian, harga jual ekspor hanya sebesar US$ 737 per ton.
Baca Juga: Permintaan Ekspor Turun, Stok CPO Menumpuk
Pelaku usaha dipastikan bakal merugi jika mengekspor dengan harga tersebut.
Sahat menambahkan, dari pertemuan sejumlah pelaku usaha dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, disampaikan bahwa kondisi ekspor memang sedang melemah sehingga jatah ekspor yang ada sebaiknya ditahan terlebih dahulu.
Selama ini, untuk bisa melakukan ekspor, para pelaku usaha harus memenuhi pasokan untuk domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Untuk itu, DMSI menilai jatah ekspor yang masih ada perlu segera direalisasikan.
"Ini masih ada 6,17 juta ton, ini hak eksportir yang harusnya dilakukan," tegas Sahat.
Selain itu, dari pertemuan dengan pemerintah sebelumnya disampaikan adanya permintaan agar sebanyak 66% dari total stok ekspor CPO yang mencapai 6,17 juta ton ditahan. Dengan demikian, ada 4,07 juta ton stok ekspor yang ditahan. Sisanya sekitar 2,10 juta ton diperbolehkan untuk diekspor ditambah dengan jatah ekspor hasil pemenuhan DMO untuk periode Februari-April 2023
Di sisi lain, pemerintah disebut meminta adanya penambahan stok untuk pasar domestik sebesar 50%.
"Untuk memenuhi pasar domestik ini, MinyakKita itu Pak Luhut meminta ditambah 50% dari 315.000 KL per bulan menjadi 460.000 KL per bulan selama Februari-April 2022 untuk Bulan Puasa," kata Sahat.
Menurutnya, untuk bisa memenuhi permintaan peningkatan pasokan domestik sebesar 50% ini, kegiatan ekspor harus dijalankan.
Baca Juga: DMO Minyak Goreng Jadi 50%, Begini Tanggapan Gapki
Jika ekspor dilaksanakan maka pelaku usaha akan memiliki biaya untuk memenuhi tambahan permintaan ini.
Meski demikian, menurutnya perlu ada pemberian dukungan agar pemenuhan ke pasar ekspor tidak justru menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.
Salah satu dukungan yang diusulkan DMSI yakni peniadaan bea keluar ekspor sebesar US$ 52 per ton untuk kurun tiga bulan selama Februari hingga April 2022.
"Untuk jalan keluarnya kita harapkan ada cuan dari pengusaha untuk menutup ongkos. Bea keluar US$ 52 per ton dibekukan dulu selama tiga bulan, nah itu langsung dijalankan, itu bisa bergerak," jelas Sahat.
Sahat melanjutkan, dalam pemenuhan produk MinyakKita, pemerintah harus turun tangan secara langsung agar memastikan produk subsidi disalurkan tepat sasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
