Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen PT Hutama Karya (HK) boleh jadi bakal mengkaji ulang ekspansi bisnisnya. Sebab, perusahaan pelat merah itu hanya mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 7 triliun pada tahun depan. Jumlah tersebut telah ditetapkan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019.
Besaran dana PMN yang akan diterima HK lebih rendah daripada usulan menajemen yaitu Rp 12 triliun. Alhasil, alokasi dana PMN bisa berubah dari rencana awal.
Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjayani mengatakan, seluruh dana PMN itu akan dipakai untuk memenuhi sebagian dari porsi ekuitas di tiga ruas jalan tol Trans Sumatra yaitu Pekanbaru-Dumai, Padang-Sicincin dan Terbanggi Besar-Kayu Agung. Perinciannya, "Senilai Rp 3 triliun untuk ruas Pekanbaru-Dumai, Rp 2 triliun untuk Padang-Sicincin, dan Rp 2 triliun untuk Terbanggi Besar-Kayu Agung," ungkap Anis kepada KONTAN, Senin (20/8).
Awalnya, saat mengajukan suntikan modal Rp 12 triliun, HK ingin menginjeksi proyek enam ruas jalan tol. Di rencana awal, sekitar Rp 3 triliun PMN akan dipakai untuk menambah ekuitas tol Pekanbaru Dumai, Rp 4 triliun untuk tol Terbanggi Besar- Kayu Agung, Rp 1 triliun untuk tol Kisaran-Indrapura, Rp 2 triliun di tol Padang-Pekanbaru, Rp 1,61 triliun untuk tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi Parapat, dan Rp 886 miliar untuk tol Medan-Aceh.
Untuk memenuhi kekurangan ekuitas dalam menggarap ruas prioritas di Trans Sumatra, HK akan menempuh pendanaan alternatif dalam jangka pendek, yaitu lewat bridging ekuitas dari lembaga keuangan dan contractor pre financing (CPF).
Sebelum PMN cair, HK akan melakukan pinjaman bridging ekuitas kepada lembaga keuangan, dimana nilainya sebesar selisih antara biaya pembangunan dan ketersediaan PMN. "Sumber pengembalian pinjaman bukan dari ruas jalan tol yang bersangkutan, tetapi dari PMN atau ekuitas lainnya. Dengan terpenuhinya porsi ekuitas tersebut, maka porsi pinjaman proyek bisa diusahakan." jelas Anis.
Sedangkan skema CPF akan ditempuh apabila porsi ekuitas belum terpenuhi, tetapi konstruksi tol harus dimulai. Anis mengemukakan, hal ini akan dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan penjaminan pinjaman kepada lembaga keuangan.
Sekuritisasi aset
Di samping itu, manajemen HK juga akan melakukan sekuritisasi atau monetisasi dari pendapatan tol yang telah beroperasi untuk menambah ekuitas. Langkah seperti itu sudah pernah dilakukan HK sebelumnya di Jalan Tol lingkar Luar Jakarta (JORR) S. Saat ini, HK sedang memproses skema sekuritisasi Tol Akses Tanjung Priok.
Seperti diketahui, HK telah mendapatkan amanat dari pemerintah untuk menggarap 10 ruas prioritas tol Trans Sumatra sepanjang 1.450 kilometer (km). Nilai investasinya tak tanggung-tangung, yakni mencapai Rp 250,5 triliun. Untuk membiayai proyek tersebut, manajemen HK membutuhkan setidaknya ekuitas Rp 170,3 triliun dan pinjaman Rp 80,19 triliun.
Sejak menerima titah menggarap tol Trans Sumatra, HK hanya mendapatkan tambahan ekuitas antara lain dari PMN tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp 5,6 triliun, subsidi silang dari jalan tol Trans Jawa Rp 8 triliun dan sekuritisasi aset jalan tol JORR sebesar Rp 6,5 triliun.
Hingga akhir tahun ini, HK menargetkan akan mengoperasikan jalan tol sepanjang 153,2 km. Jalan bebas hambatan itu meliputi ruas tol Medan-Binjai Gate Helvetia-Gate Marelan (2,7 km), Palembang-Indralaya (15 km), Bakauheni-Terbanggi Besar (126,01 km) serta Pekanbaru-Dumai sepanjang 9,5 km.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
