RKAB Nikel 2026 Hanya 270 Juta Ton, Hilirisasi Nikel Bisa Terhambat

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan angka Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel periode 2026 pada rentang 260 juta sampai maksimal 270 juta ton menurut Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) akan menghambat produksi produk hilirisasi nikel.

Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengatakan pemangkasan ini akan berdampak pada produksi nikel yang lebih rendah dibandingkan target tahun ini.

"Upaya peningkatan operasi smelter khususnya jenis refinery High Pressure Acid Leaching (HPAL) akan tertunda atau melambat, karena kekurangan pasokan bahan baku bijih nikel," ungkap Arif kepada Kontan, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga: Revitalisasi Rampung, anak usaha PGN (PGN) Siapkan Operasional Tangki LNG Arun

Di sisi lain, volume ekspor produk hilirisasi nikel juga akan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Pemangkasan ini kata Arif juga akan menyebabkan penurunan utilisasi fasilitas pengolahan dan pemurnian di Indonesia sekitar 25-30%.

"Kebutuhan umpan bijih nikel oleh seluruh fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel (pirometalurgi dan hidrometalurgi) pada tahun 2026 di Indonesia adalah sekitar 350 juta - 360 juta wmt," ungkap Arif.

Dengan RKAB 270 juta ton, maka akan ada kekurangan pasokan bahan baku bijih nikel dalam negeri, paling sedikit sekitar 90 - 100 juta wmt.

"Hal ini dapat diperparah dengan fakta bahwa realisasi produksi bijih nikel di Indonesia selalu lebih rendah dari angka target RKAB yang disetujui," ungkapnya.

Di sisi lain, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengatakan pemangkasan produksi bijih nikel tahun ini yang berada di level 260 juta hingga 270 juta ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 464 juta ton.

Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli mengatakan, wacana pengurangan produksi itu berpotensi membuat smelter kekurangan pasokan. Apalagi, terdapat sejumlah smelter baru yang disebut bakal beroperasi tahun ini.

“Kemungkinan akan ada penghentian beroperasinya smelter karena kurangnya suplai bahan baku,” ucap Rizal, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga: Saat Daya Beli Tertekan, Produsen Elektronik Malah Bidik Segmen Premium, Mengapa?

Situasi tersebut tentunya akan sangat menyulitkan pelaku usaha industri pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia. Adapun, cara untuk memenuhi kebutuhan kedepan adalah dengan cara mengimpor nikel ore dari negara-negara penghasil nikel lainnya.

"Jalan keluarnya, impor bijih nikel dari negara lain seperti Filipina atau negara lainnya seperti New Caledonia, atau Australia," kata dia.

Sebelumnya dalam catatan Kontan, ESDM telah menetapkan angka Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel periode 2026 pada rentang 260 juta sampai maksimal 270 juta ton.

"Nikel sudah kita umumkan hari ini, (target produksinya) 260–270 juta ton, in between range-nya itu,” kata Dirjen Mineral dan Batu Bara ESDM, Tri Winarno saat ditemui di Gedung Ditjen Minerba, Jakarta, Selasa, (10/02/2026).

Asal tahu saja, angka ini tidak berbeda jauh dengan rekomendasi RKAB dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang sebesar 250 juta ton.

Menurut Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey menyebut pemangkasan ini diperlukan untuk mengontrol harga nikel global.

"Iya, ini rencana. Dalam, tahun depan (2026) produksi 250 (metrik ton), pemerintah gitu (rencana). Kalau dibandingkan produksi 379 (metrik) tahun ini," kata Meidy saat ditemui di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, dengan pemotongan RKAB artinya akan ada pengendalian produksi yang diharapkan akan mendorong harga nikel di atas rata-rata sekarang.