kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.791
  • SUN92,51 0,63%
  • EMAS614.076 0,00%

Terganjal status, lahan tambang eks Koba Tin belum bisa dilelang

Kamis, 31 Mei 2018 / 18:23 WIB

Terganjal status, lahan tambang eks Koba Tin belum bisa dilelang
ILUSTRASI. Penambangan Liar Timah di Bemban Eks KK Koba Tin



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum akan melelang lahan tambang timah eks Koba Tin, di Bangka Belitung, dalam waktu dekat. Pasalnya, selain masih belum menyelesaikan reklamasi pasca tambang, Koba Tin juga masih belum menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan untuk wilayah tambang eks Koba Tin ini agak rumit. Sebab, dalam terminasi Kontrak Karya (KK) milik Koba Tin disebutkan bahwa sebelum dilakukan lelang, wilayah itu harus menjadi WPN.

“Nah kalau WPN, harus izin dulu ke DPR. Kemudian baru dilakukan lelang,” terang Bambang Gatot di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (31/5).

Asal tahu saja, kontrak karya Koba Tin telah berakhir pada tahun 2013. Setelah berakhir, pihak Koba Tin diminta untuk menyelesaikan reklamasi pacsa tambang. Sebelumnya, Koba Tin sudah memberikan jaminan pasca tambang senilai US$ 1,8 juta.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan proses lelang bekas wilayah tambang Koba Tin masih terganjal masalah kewajiban pascatambang. Hingga saat ini, belum ada kegiatan pascatambang yang dilakukan. "Kewajiban pasca tambangnya memang belum selesai sampai sekarang," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Kamis (31/5).

Kementerian ESDM mengungkapkan salah satu penyebab terkatung-katungnya proses reklamasi tersebut adalah masalah internal Koba Tin. Setelah kontraknya berakhir, komposisi pemegang saham perusahaan tersebut terus berganti-ganti.

Terakhir, pemegang saham Koba Tin terdiri dari Malaysia Smelting Corporation (MSC) Berhad yang memiliki 75% kepemilikan serta PT Timah (Persero) Tbk yang menguasai 25% saham. Namun, PT Timah memutuskan untuk mundur dalam pengelolaan tambang tersebut.

Hal itu lantaran pemerintah tak kunjung memberi keputusan terkait status tambang tersebut yang rencananya akan menjadi WIUPK setelah kontrak Koba Tin dengan lahan seluas 41.344,26 hektare itu berakhir pada 2013 lalu.

Lelang Juni on-progres

Kementerian ESDM menargetkan 16 lelang wilayah pertambangan baik Wilayan Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bisa dilakukan pada Juni bulan depan. “Habis lebaran,” terang Bambang Gatot.

Ia bilang, untuk WIUPK mulanya akan ditawarkan dulu kepada BUMN, dan BUMD sebelum dilakukan lelang. Sementara, untuk WIUP sudah diserahkan datanya kepada pemerintah provinsi (Pemprov) terkait.

“Kalau Provinsi biasanya agak lama, karena biasanya menyiapkan tim lelangnya dulu,” tandasnya.


Reporter: Pratama Guitarra
Editor: Herlina Kartika

TAMBANG DAN ENERGI

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0011 || diagnostic_api_kanan = 0.0532 || diagnostic_web = 0.3190

Close [X]
×