/2014/11/26/478438993.jpg "Faisal Basri kantongi bukti tuding Hatta Rajasa")
Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri mengatakan bahwa ia mengantongi data dan bukti terkait tudingannya kepada mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Hatta Rajasa.
Faisal menuding Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional. Kekacauan tersebut bermula pada masa pencalonan Hatta Rajasa menjadi calon Wakil Presiden 2014 lalu, dimana Hatta melarang ekspor mineral mentah (raw material) termasuk bauksit hingga akhirnya tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014.
Pelarangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014. Faisal Basri menuding, pelarangan tersebut terkait permintaan perusahaan aluminium terbesar di Rusia, UC Rusal. Perusahaan tersebut ingin membangun pabrik di Kalimantan, namun mereka ingin mengurangi jumlah bauksit yang beredar di dunia hingga 40 juta ton. Dampaknya harga alumina Rusal melonjak.
"Data? Oh iya ada, yang bersaksi juga mau banyak. Jadi kan, kalau saya tidak bicara gini, ini kan resiko ya buat saya. Hatta Rajasa juga teman saya dulu, sama-sama di PAN, nothing personal, tapi kalau tidak ada yang bicara gini, nunggu hukum, nunggu bukti, wah rusak negeri ini. Jadi enggak apa-apa deh saya jadi korban," ungkapnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (26/5).
Ia juga angkat bicara terkait reaksi beberapa kalangan yang menyebut tudingannya menyimpan agenda terselubung dan sarat akan kepentingan kelompok tertentu.
"Siapa? Silahkan saja. Bongkar aja. Nah saya appeal sekarang, dengan terangkatnya ini jadi semua orang ngomong, ayo dong ngomong semuanya. Sektor migas semuanya ngomong," ketusnya.
Ia bilang, makin banyak orang yang berkomentar. Maka makin terlihat peta siapa saja yang ikut bermain. "Nanti tinggal ditelusuri kenapa, oh ada yang karena kalah tender, ada yang pernah apa, keliatan semua, karena kasus ini selama ini belum masuk keranah publik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
