kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.313.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Wamen ESDM: Gross Split dapat hindarkan ketimpangan


Rabu, 04 April 2018 / 21:04 WIB
Wamen ESDM: Gross Split dapat hindarkan ketimpangan
ILUSTRASI. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar


Reporter: Aulia Fitri Herdiana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menilai skema kontrak migas gross split yang diterapkan pemerintah sejak 2017 memiliki kemanfaatan dalam jangka panjang.

Menurut Arcandra, gross split, dapat menghilangkan ketimpangan yang dihasilkan oleh skema sebelumnya yakni cost recovery. Terlebih rata-rata perusahaan migas di Indonesia baru bisa menghasilkan minyak  sekitar 15 tahun sejak discovery.

"Kemanfaatan gross split akan dirasakan bukan saat ini, tapi dalam jangka waktu panjang," ujar Arcandra melalui keterangan resminya Rabu (4/4).

Arcandra memaparkan bahwa prinsip dasar gross split ini akan memberikan kepastian dengan parameter insentif yang jelas menyesuaikan karakter lapangan migas.

Selain itu, gross split dapat mendorong bisnis proses hulu migas menjadi lebih sederhana. Menurutnya aktivitas industri migas akan lebih efisien untuk diimplementasikan.

Bukti nyata perubahan penawaran WK Migas dengan skema gross split sudah terlihat pada tahun 2017 dimana dari 10 WK Migas Konvensional yang ditawarkan, sebanyak 5 WK yang laku.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang menggunakan sistem cost recovery, dari 14 WK yang dilelang, tidak ada satupun WK yang laku diminati para investor.

Pemerintah juga akan melakukan langkah revitalisasi kilang minyak (Refinery Development Master Plan/RDMP) di Balikapapan, Cilacap, Dumai dan Balongan. Tidak hanya itu, Pemerintah akan segera membangun kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) di Tuban dan Bontang.

"Dengan revitalisasi dan kilang baru, kapasitas kilang dalam negeri menjadi 2 juta barrel per day (BPD) di tahun 2025," jelas Arcandra. 

Satu aspek penting yang disiapkan oleh pemerintah adalah menyiapkan birokrat yang cakap, terutama dalam bernegosiasi.

"Dari dulu kita tidak pernah menyiapkan birokrat yang handal saat bernegosiasi, sehingga kerap kali merugikan kita," pungkas Arcandra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×