YLKI Soroti Akurasi Data DTSEN dalam Pengetatan Subsidi LPG 3 Kg

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah memperketat penyaluran LPG 3 kg berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapat perhatian dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Lembaga perlindungan konsumen tersebut menilai validitas data menjadi faktor krusial agar kebijakan subsidi energi tidak justru membatasi akses masyarakat yang berhak.

YLKI mengingatkan pemerintah agar penerapan skema penyaluran LPG 3 kg berbasis desil DTSEN dilakukan dengan hati-hati. Akurasi pengelompokan penerima subsidi dinilai akan menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu meningkatkan ketepatan sasaran atau justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, menyampaikan bahwa penggunaan data desil DTSEN berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak didukung pendataan sosial dan ekonomi yang akurat.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan BLU Energi, APBI Minta Kejelasan Skema dan Sosialisasi

Menurutnya, ketidakakuratan data dapat menyebabkan masyarakat miskin atau kelompok rentan kehilangan akses terhadap LPG 3 kg yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan energi utama rumah tangga.

"Efektifitas program pembatasan ini kuncinya ada di akurasi data. Selama data desil DTSEN tidak akurat maka akan banyak permasalahan di lapangan tidak tepat sasaran dan Jangan sampai data desil DTSEN justru menghambat hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan gas LPG 3 kg ini menjadi terputus," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (31/8/2026).

Niti meminta pemerintah menyusun indikator desil secara transparan dan relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Menurutnya, standar penentuan penerima subsidi harus mencerminkan kondisi riil konsumen agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kelompok yang berhak memperoleh LPG bersubsidi.

YLKI juga mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem dan kejelasan kriteria penerima sebelum pengetatan penyaluran LPG 3 kg diberlakukan.

Baca Juga: Simak Prospek Kinerja Aneka Tambang (ANTM) di Semester II-2026

"Pemerintah perlu membuat indikator desil yang transparan, lebih adil sesuai realita, dan tentunya harus akurat. Jika tidak, maka akan membuat masayarakat bingung. Sehingga pemerintah tidak bisa menerapkan ini secara terburu-buru," tegasnya.

Selain persoalan akurasi data, YLKI menilai pemerintah perlu menyiapkan mekanisme koreksi data yang cepat dan responsif. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi kesalahan pencatatan atau perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang menyebabkan status penerima subsidi tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Niti mengatakan, masyarakat perlu memiliki akses terhadap saluran pengaduan dan mekanisme sanggahan apabila merasa tidak tercatat sebagai penerima LPG 3 kg secara tepat.

"Apabila terdapat banyak kesalahan data atau mekanisme koreksi yang tidak berjalan baik, masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan LPG bersubsidi dapat kehilangan akses terhadap energi yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini tentu dapat menambah beban pengeluaran rumah tangga," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News