Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Perusahaan patungan pelaksana dan pengelola proyek kereta api cepat, PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC), bersikukuh meminta hak eksklusif sebagai penyelenggara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Meski sudah mendapatkan hak konsesi selama 50 tahun, pemanis tersebut dinilai belum cukup.
Konsorsium pengelola dan pelaksana proyek ini khawatir bila konsesi tersebut tidak mendapatkan kepastian, bisa membuat mitra sekaligus penyokong dana, China Development Bank (CBD) berpikir ulang.
"CBD harus yakin bahwa dana pinjaman ke KCIC terlindungi," kata Sahala Lumban Gaol, Komisaris Utama PT Kereta Cepat Indonesia China, Kamis (4/2).
Sang mitra usaha sejak awal meminta supaya perjanjian konsesi menjadi perhatian. Apalagi masih ada beberapa poin yang belum dimasukan, seperti pemberian izin operasi.
Apabila izin tersebut belum diberikan bersamaan dengan izin konsesi, waktu pengembalian pinjaman proyek menjadi lebih singkat.
Hanggoro Budi Wiryawan, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China menambahkan, sebagai perusahaan swasta yang melaksanakan penugasan pemerintah, sudah seharusnya mendapat hak eksklusif.
Ia menyatakan , ketika izin konsesi berlaku, pihaknya bisa menghabiskan waktu tiga tahun untuk masa konstruksi. Artinya tidak ada pemasukan sama sekali. "Kalau tiga tahun pembangunan termasuk konsesi, kami bisa rugi," ucapnya.
Apalagi dalam hitungan KCIC sejak awal, bila cuma mengandalkan penjualan tiket semata, nilai ekonomis dari proyek ini kurang menguntungkan. Ia menghitung penjualan tiket menyumbang 75% dari total pendapatan. Sisanya dari pengembangan kawasan transit.
Sulit pindah dari Halim
Di sisi lain KCIC khawatir, saat berganti pemerintahan nanti akan ada proyek sejenis di lokasi yang sama. China Development Bank tidak mau ada pesaing di proyek serupa, meskipun ada opsi jarak jarak antara stasiun KCIC dengan yang lain lebih dari 10 kilometer (km). Hanggoro bilang, persoalan jarak bisa berdampak negatif ke bisnis KCIC.
Menanggapi surat keberatan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI) AU, KCIC mengakui sulit untuk memindahkan salah satu stasiun di Halim. Sebab pemindahan berarti bakal ada tikungan yang membuat spek proyek menjadi berubah sehingga menyebabkan pembengkakan dana investasi.
Jika upaya KCIC untuk melakukan negosiasi dengan semua pemangku kepentingan mentok, manajemen KCIC bakal menghadap Presiden Joko Widodo, sebagai pemberi tugas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
