Reporter: Eldo Christoffel Rafael | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Kementerian Perindustrian bersama pelaku usaha tengah menyusun rencana aksi dalam upaya memacu kinerja industri mebel dan kerajinan nasional agar tumbuh dan berdaya saing. Industri ini merupakan salah satu sektor yang tengah diprioritaskan pengembangannya karena padat karya dan berorientasi ekspor.
“Kami akan menyusun mekanisme sertifikasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang lebih sederhana dan dengan biaya yang lebih murah. Kemudian, kami juga akan melakukan pembahasan dengan perbankan untuk mendorong kinerja industri furnitur dan craft, seperti melalui program KUR, pembiayaan perbankan, lembaga pembiayaan ekspor, dan bank pembangunan daerah,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada wartawan seusai bertemu dengan Pengurus Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) di Jakarta, Rabu (5/4).
Dalam pertemuan tersebut, Menperin didampingi Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih dengan dihadiri antara lain Ketua Umum HIMKI Soenoto, Wakil Ketua Umum HIMKI bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga, Abdul Sobur serta Sekjen HIMKI Basuki Kurniawan.
Airlangga menambahkan, akan memfasilitasi pembentukan pusat bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi industri mebel dan kerajinan dalam negeri. “Terkait material center, akan diagendakan rapat dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Sarinah,” tuturnya.
Kedua perusahaan BUMN tersebut, diharapkan secara khusus mendukung kemudahan bagi pelaku industri kecil dan menengah termasuk tentang peningkatan promosi.
Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dalam hal ini para perajin, dengan menyiapan pendidikan vokasi. “Kita akan susun program pendidikan vokasi, tidak hanya yang jangka waktunya panjang, tetapi juga program singkat seperti training satu sampai tiga bulan,” ungkap Airlangga.
Di samping itu, Kemenperin akan meresmikan politeknik khusus pengembangan furnitur di Semarang, Jawa Tengah.
Kemenperin akan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencari jalan keluar bagi persoalan pelaku usaha yang mengambil bahan baku dari tanaman rakyat. Pasalnya, ada kebijakan yang mengatur bahwa pohon yang ditanam rakyat harus di atas tanah bersertifikat.
“Ini yang bisa menjadi hambatan. Untuk itu, kami minta supaya bisa disederhanakan. Apalagi, saat ini kondisi kayu sengon sedang bagus-bagusnya. Kalau ada regulasi ini, dikhawatirkan ekonomi rakyat akan terkena dampak,” paparnya.
Airlangga juga menekankan kepada pelaku industri mebel dan kerajinan nasional agar terus kreatif dan berinovasi sehingga bisa meningkatkan nilai tambah produk dan memenuhi selera pasar saat ini. “Tahun 2017, kami menargetkan nilai ekspor bisa mencapai US$ 2 miliar. Kami berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif,” tegasnya,
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
