Sumber: Antara | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta membuat "road map" (peta jalan) untuk memberikan langkah yang tepat guna menurunkan harga pakan ikan.
Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim.
"Penurunan biaya pakan hingga 60 persen mustahil bisa dilakukan apabila KKP tidak memiliki peta jalan menuju kemandirian pakan nasional, karena hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (31/5).
Menurut dia, permasalahan tingginya harga pakan ikan disebabkan antara lain oleh ongkos transportasi yang mahal, bahan baku yang masih bergantung kepada impor, serta adanya ketergantungan terhadap merek tertentu sehingga dinilai mematikan inovasi di tingkat pembudidaya lokal.
Untuk itu, Abdul Halim juga mendorong pemerintah perbanyak inisiatif di sentra-sentra produksi perikanan budidaya.
"Hal ini agar banyak inovasi produk pakan bermunculan dan mengikis monopoli perusahaan pakan," katanya.
Sebagaimana diwartakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin fokus mengurangi biaya pakan yang bisa ditekan hingga 60 persen guna mengembangkan budi daya ikan air tawar di Tanah Air.
"Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, harga pakan ikan harus ditekan sampai 60 persen dari harga yang ada sekarang," kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto.
Ia mengingatkan bahwa biaya yang dikeluarkan pembudidaya selama ini untuk pembelian pakan ikan cukup tinggi, yaitu berkisar 70-80 persen dari biaya keseluruhan.
Menurut dia, pihaknya mendorong pemanfaatan bahan baku lokal karena masing-masing wilayah atau sentra budi daya memiliki bahan baku yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan baku tepung ikan impor, seperti bungkil sawit, eceng gondok, dan ampas kelapa.
"Kami juga akan dorong kelompok pakan ikan mandiri (Pokanri) yang terpisah dari kelompok pembudidaya, untuk menghasilkan pakan berkualitas sesuai Standar Nasional Indonesia, dalam jumlah yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan kelompok pembudidaya di wilayahnya secara kontinyu," ujar Slamet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
