kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45931,89   3,53   0.38%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah akan bernegosiasi dengan Uni Eropa terkait larangan CPO dan turunannnya


Senin, 07 Mei 2018 / 19:30 WIB
Pemerintah akan bernegosiasi dengan Uni Eropa terkait larangan CPO dan turunannnya
ILUSTRASI. Panen tandan buah segar kelapa sawit


Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Sofyan Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertengahan bulan Mei ini, Menteri Koordintar Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan akan mengunjungi Eropa di Brussels, Belgia untuk membicarakan energi terbarukan serta kebijakan biofuel. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi batu landasan Indonesia untuk memperbaiki relasi bisnis produk kelapa sawit dan turunannya dengan Uni Eropa. Tak hanya itu, upaya negosiasi akan terus dilakukan oleh Indonesia.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels IndonesiaAprobi Paulus Tjakrawan menjelaskan, Aprobi juga akan terlibat dalam kunjungan untuk menghadiri trialog antara Parlemen Eropa, Dewan Eropa, dan Komisi Eropa terkait energi terbarukan serta kebijakan biofuel berbahan minyak sawit termasuk membahas sawit asal Indonesia.

"Pemerintah Indonesia akan terus berusaha untuk melakukan diskusi dengan Uni Eropa dan kita jelas ingin ekspor terus untuk biodiesel dan turunan kelapa sawit," jelas Paulus saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (7/5).

Harapannya dalam trialog tersebut, delegasi Indonesia dapat menunjukkan potensi biodiesel Indonesia dan menepis tuduhan soal deforestasi.

Tak hanya berkunjung ke Brussels, menurut Paulus, setelah itu Menko Luhut akan menghadiri konferensi di Roma, Vatikan untuk membicarakan isu humanisme yang terkait dengan pertanian kelapa sawit. Pasalnya, rantai bisnis dan pekerja yang terkait dalam industri kelapa sawit menjaring banyak orang.

"Hingga 20 juta orang terikat dengan industri CPO, bila mendapat pelarangan, maka yang pertama terdampak adalah petani, karena itu isu ini akan dibawa ke hadapan konferensi di Vatikan untuk membicarakan sisi humanismenya," jelas Paulus. Kemudian tak hanya Indonesia, bahkan negara Malaysia dan Kolombo juga akan berdampingan menyuarakan hal serupa dalam konferensi tersebut.

Sedangkan mengenai tuduhan deforestasi yang kerap dijadikan hambatan Indonesia, Paulus mengatakan hal tersebut tidak mendasar. Pasalnya, aturan mengenai peraturan terkait deforestasi dan degradasi hutan telah dijalankan dengan sangat baik.

Mengutip informasi dari situs resmi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada periode Juli 2016 hingga Juni 2017, laju deforestasi Indonesia turun signifikan. Deforestasi (netto) nasional pada periode itu adalah 479.000 hektare (ha), dengan rincian di dalam kawasan hutan seluas 308.000 ha, dan di Areal Penggunaan Lain (APL) adalah 171.000 ha. Sedangkan pada tahun 2016 adalah 630.000 ha.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×