Reporter: Azis Husaini, Elisabet Lisa Listiani Putri, Febrina Ratna Iskana, Pratama Guitarra | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Sekilas, megaproyek 35.000 megawatt (MW) tampak lancar jaya. Namun belakangan ini, sejumlah proyek pembangkit listrik yang masih menemui hambatan, dan bahkan beberapa di antaranya harus ditunda pembangunannya.
Tiga proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT Indo Tambangraya Megah (ITMG), misalnya, kini ditunda. Yulius Gozali, Direktur Keuangan ITMG, mengungkapkan, proyek pertama yang ditunda berada di Sumatra. Pertimbangannya, proyek ini tidak efisien dan pembangunannya perlu biaya tinggi.
Selain itu, kata Yulius, perusahaan ini juga menunda dua proyek pembangkit listrik lain di Kalimantan. Sebab, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengubah PLTU itu menjadi PLTU mulut tambang. Alhasil, ITMG harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
Meski demikian, Yulius menandaskan, ITMG masih berminat ekspansi di bisnis listrik untuk mendiversifikasikan sumber pendapatan. Targetnya, pendapatan dari tambang batubara menjadi 70% dan 30% dari bisnis listrik. "Visi kami seperti itu," kata Yulius, Senin (17/7).
Pembangunan PLTU Cirebon II berkapasitas 1.000 MW milik Grup Indika juga dikabarkan tersendat akibat teradang masalah hukum. Maklum, April 2017, Pengadilan Tinggi Urusan Negara (PTUN) Bandung memutuskan membatalkan izin lingkungan PLTU Cirebon II.
Gara-gara masalah ini sempat beredar kabar bahwa Indika akan menghentikannya. Tapi, Direktur Utama PT Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid langsung membantah kabar itu. "Tidak benar Indika mundur," tandas dia kepada KONTAN, Senin (17/7).
Sebagai catatan, Indika menggandeng sejumlah mitra bisnis yang tergabung dalam sebuah konsorsium untuk menggotong proyek PLTU Cirebon II. Anggota konsorsium ini adalah Marubeni Corp yang memiliki 35% saham, Komipo Co Ltd menguasai 10% saham dan Chubu Electric Power Co Ltd 10% saham. Porsi selebihnya atau sebesar 45% adalah milik Indika.
Nah, di antara sekian problem yang dihadapi pelaksanaan proyek pembangkit listrik, hambatan pembebasan lahan masih faktor dominan penghambat proyek kelistrikan. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 di Sumatra Utara berkapasitas 180 MW, misalnya, terlambat konstruksi akibat tumpang tindih lahan.
Persoalan lahan juga sempat membelit sejumlah proyek pembangkit listrik di Bengkulu dan Kalimantan Barat (Kalbar). Gara-gara masalah lahan pula, proyek PLTU Batang milik Grup Adaro harus tertunda bertahun-tahun.
Untunglah, urusan bisa tuntas tahun lalu. Kini, Adaro mengklaim progres proyek sudah mencapai 25%-30%. "Kalau tidak selesai, kami enggak bisa financial close," kata Febriati Nadira, Head Of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk kepada KONTAN.
Meski menghadapi sejumlah kendala, I Made Suprateka, Kepala Satuan Unit Komunikasi Korporat PLN, menyatakan PLN optimistis target proyek 35.000 MW terpenuhi sesuai target. Saat ini, PLN menyiapkan pengadaan proyek berkapasitas 5.155 MW, 8.350 MW siap dibangun, dan 14.193 MW sedang dibangun. "Kalau digabung sudah 22.000-an MW," tandas Made.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
