Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) masih akan terus mempertahankan bisnisnya sebagai kontraktor di sektor energi. Meskipun regulasi pemerintah terkait jual beli listrik membuat proyek-proyek pembangkit banyak tertunda.
Haposan S Pakpahan, Direktur Utama Truba Alam Manunggal Engineering mengatakan, perubahan regulasi pemerintah tersebut menjadi tantangan bagi pengembang atau investor proyek pembangkit listrik serta kontraktor Engineering, Procurement and Construction (EPC).
Hanya saja, untuk bisa menjalankan bisnisnya, perusahaan ini mulai menyiasati biaya konstruksi agar bisa lebih murah sehingga investasi pembangkit listrik bisa tetap jalan.
"Kami sedang mencari titik temu apa yang bisa dilakukan oleh kontraktor EPC seperti value engineering dalam menentukan bujet suatu proyek sehingga saat dieksekusi masih bisa memberikan hasil di tengah berkurangnya target pembangkit listrik," kata Haposan pada KONTAN, Selasa (11/7).
TRUB akan mencari strategi untuk mempertajam kemampuan dari sisi engineering dan mencari barang-barang lebih murah tetapi masih memenuhi sisi kualitas.
Seperti diketahui, klausul perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) terbaru yang dituangkan Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 10 tahun 2017 yang membuat proyek kelistrikan banyak tertunda karena ada poin yang menyebutkan: segala risiko investasi ditanggung oleh investor dan dalam penggunaan rupiah untuk tarif pembelian listrik per Kilowatt-Hour (KWh).
Dalam mengincar proyek-proyek EPC, TRUB mulai memfokuskan diri ke sektor pembangkit listrik dengan energi terbarukan seperti mini hydro, tenaga surya dan juga tenaga sampah. Pasalnya, perusahaan ini melihat pertumbuhan investasi di sektor tersebut akan lebih baik ke depan.
"Namun kami tetap akan masuk ke pembangkit listrik yang lebih besar seperti tenaga gas jika ada kesempatan," kata ujar Haposan.
Saat ini, TRUB tengah mengincar dua proyek mini hydro yakni di Alani Sulawesi Tengah dengan kapasitas 3,15 MW dan di Pasuruan dengan kapasitas 2,5 MW. Sebetulnya, kedua proyek tersebut telah dijajaki sejak tahun 2016. Namun perubahan regulasi pemerintah terkait jual beli listrik membuat proyek ini tertunda.
Sedangkan di sektor pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), perusahaan ini tengah membidik proyek PLN paket Sumatera Utara yang terdiri dari lima lokasi dengan kapasitas sekitar 35 MW. "Kami sedang mendekati investor konsorsium asing dan lokal dalam membidik proyek itu. Kalau investor tersebut menang proyek Independent Power Producer (IPP)-nya, kami akan jadi kontraktornya," kata Haposan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
