Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN terkait sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik akan mengganti sertifikat tanah yang selama ini dimilik oleh pemegang hak tanah. Penerapan sertifikat elektronik ini akan dilakukan secara bertahap.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida mengapresiasi kebijakan tersebut. Meski begitu, REI meminta pemerintah melakukan sejumlah hal dalam penerapan kebijakan tersebut.
Pertama, adanya sertifikat elektronik harus berdasarkan data yang akurat. Kedua, pemerintah harus menjamin keamanan data sertifikat elektronik, termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebocoran data. Hal ini agar data tidak disalahgunakan oleh oknum yang dapat merugikan pemilik sertifikat.
Baca Juga: Kata pengamat terkait sertifikat elektronik yang digagas pemerintah
"Selama kerahasiaan (data sertifikat) bisa dijaga, semuanya lancar, secara aplikasi lancar, ya ngga apa - apa," kata Totok saat dihubungi Selasa (2/2)
Totok meminta, pelaksanaan kebijakan tersebut dapat lancar dilakukan. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga perlu dilakukan pemerintah.
Selain itu, ada baiknya selain pemilik mempunyai sertifikat elektronik, pemilik dapat juga mempunyai kepemilikan sertifikat tersebut dalam bentuk fisik.
"Mindset nya kita yang paling utama. Jadi SDM siap atau tidak tergantung dari mindset kita," tutur Totok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
