Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah mengusulkan menambah dan mengawasi 15 proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dengan begitu, jumlah proyek prioritas yang akan segera didorong untuk diselesaikan menjadi 37 proyek.
Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Inrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto mengatakan, saat ini program prioritas yang telah berjalan jumlahnya mencapai 22 proyek. "15 (proyek usulan prioritas) itu belum ditetapkan, tetapi masih dalam tahap pembahasan," kata Rainier, Rabu (22/10).
Usulan 15 proyek tambahan yang masuk program prioritas tersebut antara lain, Inland waterways Cikarang-Bekasi Laut Jawa (CBL), Jabodetabek Circular Line, LRT Jabodetabek, Kereta Api Trans Sumatera, Peningkatan akses konektivitas untuk mendukung KEK, Kereta Api Kalimantan Timur, Kereta Api Purucuhu-Bangkuang, Kereta Api pendukung KEK Sei Mangkei.
Selain itu ada juga proyek bandara baru di Kartajati, Palapa Ring Broadband, percepatan pembangunan technopark, pelabuhan di Jawa Barat pengganti pelabuhan Cilamaya, LRT Sumatera Selatan, High Speed Railway, serta bandara baru di Karawang.
Rainier bilang, penetapan dari proyek infrastruktur prioritas ini dihimpun berdasarkan pembahasan dari seluruh kementerian. Nantinya, penetapan dari proyek infrastruktur prioritas akan dicantumkan kedalam peraturan Presiden (Perpres).
Saat ini, 22 proyek prioritas yang telah ditetapkan terus berjalan. Meski tidak dapat memaparkan secara detail, namun Rainier mengatakan progres dari penyelesaian proyek tersebut rata-rata sudah mencapai 70%.
KPPIP sendiri memiliki tugas untuk merumuskan strategi dan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan memecahkan permasalahannya. KPPIP juga memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan, oleh menteri terkait den pemerintah daerah.
Direktur Utama SMI, Emma Sri Martini mengatakan selama ini persoalan yang menghambat proyek infrastruktur adalah kurangnya pemberian insenti dan disinsentif terhadap proyek yang dikerjakan. Selama ini kebijakan dari pusat terkadang tidak satu suara dengan kebijakan didaerah.
Oleh karena itu, Emma mengusulkan adanya index penilaian atau Key Performance Indicators (KPI) dari pihak-pihak yang terkait dalam proyek pembangunan inrastruktur. "Oleh karenanya peran KPPIP menjadi penting," kata Emma.
Proyek pembangunan infrastruktur priotitas diusulkan ditambah
Anak OC Kaligis ajukan diri menjadi PH Dewie Yasin Limbo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
