Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku terus berupaya mendorong agar 19 proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) yang kesulitan pendanaan dapat terus terlaksana.
Sebelumnya, ESDM mengungkapkan 19 proyek EBT mengalami kesulitan pendanaan. Ke-19 proyek ini termasuk dalam 70 proyek yang terancam mangkrak.
Baca Juga: Begini cara PLN wujudkan program Papua Terang
Direktur Aneka Energi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Harris mengungkapkan, pemerintah terus mendorong agar semua proyek dapat tetap berjalan.
"Bisa ditanyakan ke PLN untuk jelasnya, namun kami dari Kementerian tetap mendorong dan memfasilitasi agar proyek-proyek tersebut," ujar Harris ketika dihubungi Kontan.co.id, Rabu (16/10).
Harris bilang pemerintah berupaya memfasilitasi agar ada potential donor yang tertarik membiayai proyek-proyek tersebut.
Baca Juga: Bangun pembangkit listik di Kalimantan, Kencana Energi (KEEN) tunggu lampu hijau PLN
Di sisi lain, Deputi Manager Energi Baru dan Terbarukan (EBT) PLN Ambarwadi Sulistiono menuturkan, pihaknya belum mengetahui detail kendala yang dialami para Independent Power Producer (IPP).
"Yang kami tahu memang ada kendala dalam pendanaan," ujar Ambarwadi kepada Kontan.co.id, Rabu (16/10).
Sayangnya, Ambarwadi belum bisa buka-bukaan soal ke-19 proyek yang terkendala pendanaan. Yang terang, ia memastikan PLN terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Baca Juga: Wamen ESDM: Pertamina dan ENI masih terus diskusi soal proyek green refinery
Sementara itu, Group Chief Economist British Petroleum Spencer Dale berpendapat, pemanfaatan EBT khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Indonesia masih terabaikan.
"Jika melihat di India, komponen solar power sudah turun harganya dan bisa bersaing dengan batubara, itu sesuatu yang tidak terjadi di Indonesia," ujar Dale di Jakarta, Rabu (16/10).
Lebih jauh Spencer berpendapat ketersediaan sumber daya alam di Indonesia menjadi kunci penting dalam pengembangan EBT. Menurutnya, pemerintah perlu menyediakan Power Purchase Agreement yang menjamin kepastian bagi investor.
Baca Juga: Samindo Resources (MYOH) menarik diri dari tender proyek PLTS di Bali
Bahkan Dale berargumen, pemberian insentif pada sektor EBT merupakan sesuatu yang masuk akal. Terlebih melihat EBT yang belum begitu berkembang.
Di sisi lain, mantan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno menilai konsep energi murah hanyalah terminologi politis. Penerapan energi murah tanpa mempertimbangkan aspek keekonomian, menurut Ari akan memberatkan para investor.
"Semua harus dihargai sesuai keekonomiannya. Dalam eksploitasi energi fosil dan EBT dasar perhitungan ya keekonomian, kalau mau murah siapa yang bayar?" terang Ari.
Baca Juga: Pulau Messa di Manggarai Barat kini berlistrik, begini penampakan PLTS milik PLN
Ari menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan energi yang komprehensif. Hal itu meliputi konsep, dasar, rencana pencapaian, strategi pencapaian serta segi pembiayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
