Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran Rp 1,6 triliun untuk rumah swadaya.
Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Hardi Simamora, mengatakan program rumah swadaya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah memiliki tanah namun dengan kondisi rumah tak layak huni.
"Jadi kami memberikan stimulan bantuan berupa perbaikan peningkatan kualitas perumahan sebesar Rp 15 juta per kepala keluarga juga pembangunan baru sebesar Rp 30 juta per KK," katanya, Senin (30/11).
Bantuan stimulan pembiayaan itu diberikan kepada penerima yang telah terlebih diri melaporkan diri kepada pemerintah daerah setempat mengenai kondisi rumah.
"Nanti dilihat, kalau memang rusak parah, bisa saja lebih baik dibangun baru daripada diberikan bantuan perbaikan," tambahnya.
Hardi menuturkan, pada 2016 pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,6 triliun bagi 95.000 unit rumah.
"Ada pun tahun ini sekitar 70.000 unit rumah atau sekitar Rp 1,4 triliun. Per 20 November lalu realisasinya sudah mencapai 69.945 unit rumah," katanya.
Hardi menjelaskan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pihaknya ditargetkan memberikan bantuan bagi 2,2 juta unit rumah hingga 2019 mendatang.
Namun, menurut dia, dari total target tersebut, hanya 1,75 juta unit rumah yang menjadi tanggungan bagi Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Sementara sisa 450.000 unit menjadi tanggung jawab Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.
"Dari 1,75 juta target ini kan sulit dicapai karena per tahun saja kami hanya bisa realisasikan kurang dari 100.000 unit. Maka, 'gap' (celah) ini yang kami dorong agar bisa diisi oleh pemerintah daerah, meski belum ada jawabannya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
